Pemerintah Kota Balikpapan mengikuti entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat I Balai Kota Balikpapan pada Senin (6/4/2026) pukul 08.30 WITA.
Entry meeting menandai dimulainya proses audit terinci BPK untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Forum ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi antara tim pemeriksa dan jajaran pemerintah daerah agar pemeriksaan berjalan efektif dan terarah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Bagus menegaskan komitmen Pemkot Balikpapan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyatakan pemeriksaan BPK tidak hanya bersifat rutin, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Pemeriksaan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen menyajikan laporan yang transparan, akuntabel. Serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bagus.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan, terutama dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan tim auditor. “Kami minta seluruh OPD responsif dan proaktif dalam memenuhi kebutuhan data tim BPK. Sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan evaluasi yang konstruktif,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan tim BPK menjelaskan pemeriksaan terinci bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Tahapan audit meliputi penelaahan dokumen, pengujian sistem pengendalian internal, hingga verifikasi langsung di lapangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Balikpapan tercatat konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Melalui pemeriksaan tahun ini, capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan melalui sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan.
Melalui entry meeting ini, proses audit diharapkan tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
