Dana haji disebut sebagai amanah besar yang dititipkan jutaan jamaah kepada negara untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah. Karena menyangkut kepercayaan publik, setiap kebijakan terkait pengelolaannya dinilai harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 3 menegaskan pengelolaan keuangan haji dilakukan berdasarkan prinsip amanah, transparan, profesional, akuntabel, dan nirlaba. Prinsip tersebut dipandang menjadi fondasi agar dana yang terkumpul tidak disalahgunakan di luar tujuan ibadah dan kemaslahatan umat.
Ketentuan UU juga membedakan penggunaan dana pokok dan hasil pengelolaannya. Dana pokok haji yang disetorkan jamaah disebut hanya boleh digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 5 ayat (2) menyatakan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain, sehingga dana pokok harus tetap utuh demi kepentingan jamaah.
Sementara itu, hasil pengelolaan dana haji berupa nilai manfaat dapat dimanfaatkan untuk program kemaslahatan umat. Pasal 48 menyebutkan nilai manfaat dapat digunakan untuk pelayanan ibadah haji, pendidikan, dakwah, kesehatan, sarana dan prasarana ibadah, pemberdayaan ekonomi umat, serta kegiatan sosial keagamaan. Dengan mekanisme tersebut, dana haji dinilai dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Pengelolaan dana haji berada di bawah mandat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pasal 23 menegaskan BPKH bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, yang dipandang menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga amanah dana haji.
Terkait pelibatan pihak lain, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam disebut tidak dapat menerima dana haji secara langsung tanpa mekanisme resmi. Namun, ormas dapat menjadi mitra dalam program kemaslahatan yang sesuai ketentuan BPKH, sehingga distribusi manfaat tetap terukur dan sesuai aturan.
UU 34/2014 juga menekankan pengelolaan keuangan haji harus sesuai prinsip syariah. Pasal 26 menegaskan ketentuan tersebut untuk menjaga kesucian dana yang berasal dari niat ibadah dan memastikan pengelolaan maupun investasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Aspek pengawasan publik juga diatur. Pasal 49 menyatakan BPKH wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden dan DPR, serta mengumumkan laporan keuangan kepada masyarakat. Transparansi ini dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan jamaah dan publik, sekaligus membuka ruang kontrol sosial melalui kritik dan masukan masyarakat, termasuk dari wartawan, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Program kemaslahatan yang melibatkan organisasi Islam disebut perlu berbasis kebutuhan nyata, seperti pembangunan sarana ibadah, pemberdayaan ekonomi umat, atau layanan kesehatan. Seluruhnya diminta melalui mekanisme resmi BPKH agar sesuai aturan dan dapat diaudit.
Dalam konteks risiko, pengawasan ketat dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan dana. Penguatan audit internal dan eksternal disebut perlu dilakukan, dengan integritas pengelola menjadi faktor utama dalam menjaga amanah jamaah.
Artikel tersebut juga menegaskan dana haji bukan dana hibah yang dapat dibagi secara bebas. Keadilan distribusi manfaat dipandang penting agar program kemaslahatan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan memberi manfaat bagi umat Islam secara lebih merata.
BPKH juga disebut perlu memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari akuntabilitas. UU 34/2014 turut memuat sanksi atas penyalahgunaan dana haji; Pasal 52 menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan dana haji dapat dikenai pidana sesuai ketentuan hukum.
Pada akhirnya, dana haji disebut sebagai simbol kepercayaan umat kepada negara. Karena itu, transparansi laporan keuangan dan keterbukaan informasi dipandang penting agar jamaah mengetahui bagaimana dana dikelola dan dimanfaatkan, sekaligus menjaga legitimasi penyelenggaraan ibadah haji.
