Pemerintah mempercepat pembangunan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa. Program ini diproyeksikan menjadi instrumen untuk menjaga agar perputaran usaha di desa tidak terus mengalir keluar, melainkan kembali menjadi sumber kesejahteraan warga. Dalam pelaksanaannya, transparansi dan profesionalisme disebut sebagai faktor kunci agar Kopdes Merah Putih dapat berfungsi efektif, termasuk sebagai pengungkit Pendapatan Asli Desa (PADes).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan Kopdes Merah Putih merupakan program strategis nasional yang perlu disukseskan bersama. Menurutnya, pemerintah memandang koperasi desa bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan PADes.
Yandri menjelaskan, skema program memberi ruang bagi desa memperoleh manfaat langsung dari aktivitas usaha koperasi. Minimal 20% dari keuntungan Kopdes disebut akan masuk ke PADes sebagaimana diatur dalam Permendes PDT Nomor 10 Tahun 2025. Sisa hasil usaha dikembalikan kepada masyarakat desa, terutama warga berpendapatan rendah pada desil 1 hingga desil 5. Skema tersebut, menurut penjelasan dalam program, diarahkan agar koperasi menjadi alat distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata di tingkat desa.
Dari sisi model usaha, Kopdes Merah Putih dirancang bertumpu pada sektor ritel kebutuhan pokok dan penyerapan hasil produksi desa. Model ini dinilai relevan dengan kebutuhan warga sekaligus membuka ruang bagi produk lokal untuk terserap dalam rantai usaha yang lebih teratur. Jika dikelola baik, koperasi diharapkan menjadi simpul yang menghubungkan petani, pelaku UMKM, konsumen, dan pemerintah desa dalam satu ekosistem ekonomi desa.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar koperasi segera mencapai skala ekonomi yang memadai. Ia menilai, bila proses pengerjaan di lahan-lahan baru dapat dipercepat, progres signifikan dapat terlihat pada September mendatang. Pernyataan ini menyoroti bahwa tantangan program tidak hanya pada konsep, melainkan pada kecepatan eksekusi dan kemampuan mengubah pembangunan fisik menjadi kinerja ekonomi yang nyata.
Ferry juga menekankan perlunya penguatan distribusi, operasional, serta integrasi logistik pangan. Pemerintah disebut masih berkonsentrasi pada pematangan ekosistem sebelum seluruh gerai beroperasi penuh, termasuk memastikan standar layanan pada unit usaha seperti gerai obat dan klinik. Penekanan ini menunjukkan Kopdes Merah Putih diarahkan untuk berjalan dengan standar layanan yang lebih profesional.
Dari kalangan akademisi, pengamat sosial Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Firdaus Mirza menilai koperasi desa dapat menghidupkan kembali tradisi ekonomi kolektif yang lama melekat di masyarakat. Ia menyoroti nilai gotong royong dan solidaritas sosial sebagai modal penting yang dapat dioptimalkan melalui koperasi untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif.
Firdaus menambahkan, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan kebijakan pemerintah, tetapi juga kekuatan modal sosial masyarakat. Kepercayaan, partisipasi aktif, dan rasa memiliki dipandang menjadi faktor utama bagi keberlanjutan koperasi. Tanpa keterlibatan warga, koperasi dinilai berisiko kehilangan legitimasi dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah disebut telah menunjukkan sejumlah capaian dalam mendorong pembangunan ekonomi desa, mulai dari percepatan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, hingga penguatan program pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi. Langkah-langkah tersebut diposisikan sebagai bagian dari komitmen menjadikan desa pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, Kopdes Merah Putih dipandang sebagai peluang besar bagi kemandirian desa apabila dijalankan secara jujur, profesional, dan melibatkan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah desa, pengelola koperasi, dan warga didorong menjaga transparansi dan partisipasi agar koperasi benar-benar menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat di tingkat desa.
