Reputasi dinilai menjadi salah satu aset paling berharga bagi perusahaan, terutama di tengah perubahan kebijakan dan regulasi baru di bidang investasi serta perpajakan. Dalam situasi ini, daya saing bisnis tidak lagi hanya ditentukan oleh produk atau penguasaan pasar, tetapi juga oleh kualitas manajemen dan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
Ketua Asosiasi Pengusaha Wanita Provinsi, Dong Thi Anh, mengatakan bahwa setelah satu tahun pelaksanaan Resolusi 68-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi swasta, peran komunitas bisnis—khususnya usaha yang dimiliki perempuan—kian ditegaskan dalam pembangunan ekonomi lokal. Ia menekankan, kesalahan dalam manajemen keuangan atau kepatuhan pajak dapat berdampak langsung pada kepercayaan pelanggan, mitra, dan investor. Sebaliknya, fondasi keuangan yang sehat dan tata kelola yang transparan dinilai dapat memperkuat kredibilitas dan menopang pembangunan berkelanjutan.
Dari sisi tata kelola, Presiden Institut Direksi Vietnam (VIOD) sekaligus Wakil Presiden Asosiasi Pengusaha Wanita Vietnam, Ha Thu Thanh, membedakan antara merek dan reputasi. Menurutnya, merek dapat dibangun melalui komunikasi, sedangkan reputasi merupakan hasil dari proses panjang membangun kepercayaan lewat tindakan, tanggung jawab, serta nilai yang dibawa perusahaan bagi masyarakat.
Ha Thu Thanh juga menyoroti pentingnya strategi pembangunan dalam membentuk reputasi. Ia menilai bisnis perlu mendefinisikan tujuan jangka panjang, nilai yang diciptakan, dan kontribusi kepada masyarakat. Reputasi, menurutnya, tidak lahir dari slogan, melainkan dari pemikiran kepemimpinan, komitmen pada nilai inti, dan kemampuan menghadapi tantangan. Ia menambahkan, pengusaha modern semestinya tidak semata berfokus pada keuntungan, tetapi turut berkontribusi pada pembangunan negara dengan semangat pengabdian dan pelayanan sebagai pendorong pertumbuhan usaha.
Sementara itu, Wakil Direktur Jenderal yang membawahi Layanan Konsultasi Pajak di Deloitte Vietnam, Vu Minh Ngoc, menilai kepatuhan hukum kini menjadi ukuran profesionalisme perusahaan, terlebih saat pengawasan pajak semakin ketat dan didukung teknologi digital. Ia mengingatkan bahwa kesalahan kecil dalam deklarasi, pengelolaan faktur, atau pencatatan akuntansi berpotensi memengaruhi reputasi perusahaan.
Sejumlah pengusaha perempuan yang mengikuti lokakarya menyampaikan tantangan yang mereka hadapi. Duong Quynh Nhu, Direktur Mara Home Trading and Service Co., Ltd. di Kelurahan Quy Nhon, mengatakan bisnis muda kerap mengalami kesulitan dalam menyusun strategi pertumbuhan. Menanggapi hal itu, Ha Thu Thanh menyarankan agar pengusaha memperjelas nilai inti dan tujuan usaha sebagai fondasi strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan.
Adapun Dinh Thi Thanh Thanh, Direktur Hong Chau Trading and Service Co., Ltd. di Komune Phu Cat, mengungkapkan kekhawatiran terkait risiko pemenuhan kewajiban pajak. Dalam diskusi, para ahli menilai salah satu persoalan yang sering muncul adalah belum adanya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi, keluarga, dan bisnis. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu kesalahan pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan risiko hukum.
Sejumlah delegasi menilai kelalaian sekecil apa pun dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Karena itu, bisnis didorong membangun sistem pencatatan dan dokumentasi akuntansi yang lengkap serta mematuhi peraturan hukum secara ketat sejak awal.
Lokakarya tersebut tidak hanya membahas pengetahuan profesional, tetapi juga membuka ruang jejaring antara para ahli dan komunitas pengusaha perempuan di Gia Lai. Pesan utama yang ditekankan adalah reputasi perusahaan tidak dibangun semata dari capaian besar, melainkan dimulai dari hal-hal mendasar seperti disiplin kerja, transparansi keuangan, kejujuran dalam pemenuhan kewajiban pajak, serta tanggung jawab kepada masyarakat.
