Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menilai tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu diperkuat agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal. Menurutnya, pengelolaan dapur yang tertata menjadi faktor penting untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan makanan maupun hambatan distribusi kepada penerima manfaat.
Pernyataan itu disampaikan Teti saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/26). Ia menekankan perlunya penerapan manajemen waktu dalam operasional dapur MBG, mulai dari penyortiran bahan baku, persiapan, proses memasak, hingga distribusi.
Teti mengatakan setiap tahapan kerja perlu memiliki pembagian tugas yang jelas agar relawan dan petugas dapur dapat bekerja lebih efektif dan seimbang. Ia menyebut pengalaman pendampingan di sejumlah dapur menunjukkan pengaturan yang sistematis dapat mengurangi potensi terjadinya KLB.
Selain itu, Teti menilai proses produksi makanan perlu diselaraskan dengan jadwal penerimaan makanan di masing-masing sekolah. Menurutnya, penyesuaian ini penting agar makanan diterima dalam kondisi segar sekaligus tetap memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Dalam aspek transparansi, Teti mengusulkan agar setiap SPPG secara berkala mengumumkan menu harian melalui media sosial atau saluran informasi lainnya. Ia menyebut keterbukaan tersebut penting agar penerima manfaat dan masyarakat mengetahui makanan yang disajikan, sekaligus mencegah ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kualitas makanan yang diterima.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program.
Teti juga menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan kepada mitra pelaksana SPPG. Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, masih ditemukan kendala di lapangan, mulai dari kedisiplinan operasional hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Karena itu, ia menilai evaluasi dan pendampingan perlu dilakukan secara konsisten agar standar pelayanan dapat diterapkan merata di seluruh daerah.
Ia turut meminta pengelola SPPG bersikap terbuka terhadap fungsi pengawasan DPR RI. Menurut Teti, kunjungan lapangan dan pemantauan yang dilakukan anggota dewan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mempercepat perbaikan ketika muncul persoalan.
Pada kesempatan yang sama, Teti juga menyinggung Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dijalankan BKKBN. Ia meminta pemerintah menjamin ketersediaan anggaran yang memadai agar program tersebut dapat diimplementasikan secara optimal di berbagai daerah.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, SPPG berperan sebagai dapur penyedia makanan bergizi yang dituntut memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan tata kelola yang baik.
