Usulan terbaru Israel terkait gencatan senjata kembali memantik perdebatan di Jalur Gaza. Kontroversi terutama muncul dari syarat yang diajukan Israel: perlucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan bersenjata di Gaza, terutama Hamas. Bagi banyak warga Palestina, tuntutan itu dinilai tidak realistis dan menyentuh persoalan harga diri serta keamanan.
Dalam proposal yang disampaikan kepada Hamas melalui mediator Mesir dan Qatar, Israel menawarkan gencatan senjata selama 45 hari, pertukaran tahanan secara bertahap, serta pembicaraan menuju gencatan senjata permanen. Namun, seluruh rangkaian itu disebut bergantung pada kesediaan kelompok perlawanan bersenjata untuk menyerahkan senjata mereka.
Hamas dan faksi bersenjata lain menyatakan syarat tersebut sebagai “garis merah” yang tidak bisa dinegosiasikan. Seorang pejabat senior Hamas, yang berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan, menilai klausul pelucutan senjata bukanlah tawaran damai yang serius. Menurut dia, klausul itu digunakan untuk memperpanjang proses dan membeli waktu, serta terkait kepentingan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Hamas saat ini disebut tengah melakukan konsultasi internal dengan faksi-faksi lain di Gaza untuk menyusun respons bersama atas tuntutan tersebut. Dalam pandangan Hamas, perlawanan bersenjata dikaitkan dengan situasi pendudukan. Pejabat Hamas itu mengatakan bahwa selama masih ada “tanah yang dijajah”, perlawanan dianggap sebagai hak dasar, sementara senjata dipandang bukan sekadar alat tempur melainkan simbol kelangsungan hidup.
Sentimen itu, bagi sebagian warga Gaza, menguat setelah 18 bulan serangan militer Israel yang disebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan lebih dari 80 persen penduduk mengungsi. Di sisi lain, Israel menyatakan telah melemahkan kemampuan Hamas. Namun Hamas masih terus meluncurkan roket, meski terbatas, ke wilayah Israel.
Selama bertahun-tahun, Hamas diketahui berinvestasi membangun jaringan terowongan, memproduksi senjata lokal, dan mendapatkan dukungan persenjataan dari sekutu regional seperti Iran. Persenjataan Hamas—mulai dari roket buatan sendiri hingga drone—membuat kelompok itu kerap disebut sebagai salah satu aktor non-negara paling kuat secara militer di kawasan.
Meski Hamas tidak pernah mengungkap data persenjataan secara resmi, beberapa media Israel dan Eropa pernah menyebut kelompok itu memiliki sekitar 30.000 roket yang dikaitkan dengan sumber dari Iran, Rusia, dan Tiongkok, sementara sebagian besar disebut diproduksi di Gaza. Israel menyatakan bahwa sejak kampanye militer dimulai pada 7 Oktober 2023, mereka telah menewaskan ribuan pejuang Hamas dan menghancurkan sebagian besar gudang senjatanya. Namun, analis politik Palestina menilai infrastruktur inti perlawanan masih bertahan.
Analis politik asal Gaza, Hussam al-Dajani, mengatakan tidak ada pihak yang bisa mengklaim Hamas telah kalah. Ia menilai kelompok itu memang melemah, tetapi jauh dari kondisi dilucuti senjata. Al-Dajani juga memandang isu pelucutan senjata pada tahap ini sebagai taktik politik Israel, karena usulan tersebut menonjolkan pelucutan senjata tanpa menawarkan hak-hak politik Palestina, seperti solusi dua negara. Menurutnya, hal itu berpotensi membuat Hamas menolak, lalu Israel dapat menyalahkan Hamas.
Di tengah kehancuran Gaza, warga menyampaikan pandangan yang beragam. Reem Abu Salim (42), seorang janda dari Khan Younis, mengatakan ia telah kehilangan suami, saudara, dan rumahnya akibat serangan. Ia menyebut akan mendukung pelucutan senjata jika hal itu benar-benar mengakhiri penderitaan dan memungkinkan warga pulang. Namun ia juga mengaku takut Israel akan tetap membunuh warga Gaza, baik mereka bersenjata maupun tidak.
Sementara itu, Mahmoud Abu Khater dari Deir al-Balah menolak gagasan pelucutan senjata tanpa jaminan. Ia mengibaratkan warga Gaza seperti orang yang tenggelam dan diminta melepaskan pelampung. Menurutnya, tanpa senjata warga akan tak berdaya, dan ia mempertanyakan siapa yang akan melindungi mereka jika dunia tetap menutup mata. Ia menilai pelucutan senjata tanpa kepastian justru membuka peluang agresi lebih lanjut.
Penolakan juga datang dari faksi lain. Ahmad Abu al-Saud dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa “senjata perlawanan tidak bisa dinegosiasikan.” Ia berpendapat tidak ada aktor rasional yang akan menyetujui rakyatnya dibiarkan tanpa perlindungan selama pendudukan masih berlangsung. Sikap ini menunjukkan adanya penolakan bersama dari berbagai faksi, yang menilai isu tersebut bukan sekadar soal militer, tetapi juga menyangkut martabat dan agensi politik Palestina.
Dari Ramallah, analis politik Abdul Majeed Sweilem menilai tuntutan pelucutan senjata mencerminkan bahwa kemenangan militer Israel di Gaza semakin sulit dicapai. Menurutnya, Israel menyadari tidak bisa menghabisi Hamas sepenuhnya sehingga konflik dialihkan ke meja perundingan. Ia menilai tuntutan pelucutan senjata tanpa pengakuan kedaulatan Palestina atau solusi dua negara tidak mengarah pada perdamaian, melainkan upaya memaksakan kekalahan.
Komite Tindak Lanjut Nasional dan Islam di Gaza—yang disebut terdiri dari Hamas, Jihad Islam, Fatah, dan faksi lain—juga menyatakan syarat Israel merupakan jebakan politik yang memperpanjang penjajahan. Komite itu menuding Netanyahu menghambat negosiasi serta mengecam apa yang mereka sebut sebagai “komplikasi” dan “kebisuan internasional yang mencurigakan.” Mereka juga mengecam Amerika Serikat karena dianggap melebih-lebihkan ancaman perlawanan Palestina sambil terus memasok senjata kepada Israel tanpa pertanggungjawaban.
Menurut komite tersebut, proposal Israel tidak menawarkan jaminan nyata untuk mengakhiri agresi, mencabut blokade, atau memulai kembali rekonstruksi Gaza. Mereka menilai usulan itu bukan jalan menuju perdamaian, melainkan kelanjutan dari penindasan.
