Survei nasional terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 mencatat penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, temuan survei ini tidak hanya berbicara soal perubahan angka kepuasan, melainkan juga menunjukkan pergeseran persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di Indonesia.
Dalam sembilan bulan terakhir, tingkat kepuasan terhadap Presiden turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Pada periode yang sama, kelompok masyarakat yang menyatakan kurang puas atau tidak puas naik dari 16 persen menjadi 46,9 persen.
Penurunan tersebut terjadi beriringan dengan memburuknya penilaian publik atas situasi ekonomi nasional, kondisi politik, serta penegakan hukum. SMRC juga menemukan hubungan yang kuat antara kepuasan terhadap Presiden dengan persepsi masyarakat mengenai tiga bidang tersebut. Artinya, ketika publik menilai ekonomi memburuk, stabilitas politik diragukan, atau penegakan hukum dinilai melemah, penilaian terhadap kepemimpinan nasional ikut terdampak.
Dari berbagai faktor, ekonomi muncul sebagai variabel yang paling menentukan perubahan persepsi publik. Survei menunjukkan hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik. Sebaliknya, 49,4 persen menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk. SMRC mencatat sentimen negatif terhadap ekonomi nasional ini sebagai yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat menilai ekonomi terutama dari pengalaman sehari-hari—seperti harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, daya beli keluarga, biaya pendidikan, dan tekanan ekonomi rumah tangga—bukan semata dari indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, atau penerimaan negara.
Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini kerap dipahami sebagai kesenjangan persepsi kebijakan (policy perception gap), yakni jarak antara keberhasilan kebijakan menurut pemerintah dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ketika capaian program belum terasa langsung dalam kehidupan warga, persepsi publik dapat bergerak ke arah negatif meskipun berbagai target pembangunan dinilai tercapai.
Selain ekonomi, survei juga menyoroti perubahan cara masyarakat membentuk penilaian politik. Di era media sosial, persepsi publik tidak lagi terbentuk terutama melalui pidato pejabat atau konferensi pers, melainkan melalui percakapan harian di berbagai platform digital. Publik mengakses informasi dari banyak sumber sekaligus, membandingkan pemberitaan, mengikuti komentar para ahli, memantau diskusi warganet, menyaksikan konten kreator, serta menilai respons pemerintah terhadap isu-isu yang ramai dibicarakan.
Temuan SMRC ini menegaskan bahwa dinamika kepuasan publik tidak dapat dilepaskan dari bagaimana masyarakat memandang kemampuan negara mengelola tantangan ekonomi, menjaga kondisi politik, dan memastikan penegakan hukum berjalan baik.
