Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun, Pemerintah Diminta Fokus Penuhi Janji Kampanye

Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun, Pemerintah Diminta Fokus Penuhi Janji Kampanye

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan. Survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 mencatat angka kepuasan berada di level 51,1 persen, turun dari 81,2 persen pada November 2025.

Menanggapi temuan itu, Anas melalui akun X miliknya pada Jumat, 31 Juli 2026, menilai penurunan tersebut patut menjadi perhatian. Ia menyebut angkanya “cukup mengkhawatirkan”, terlebih masa kerja pemerintahan yang belum genap dua tahun dengan modal dukungan awal yang tinggi.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sejumlah pembenahan untuk mendongkrak kembali tingkat kepuasan publik. Salah satu langkah utama yang disorot adalah fokus memenuhi janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat, terutama dalam situasi keterbatasan anggaran.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi mengandalkan manuver berupa penciptaan program-program yang cenderung dadakan dan bersifat ad hoc.

Selain itu, penguatan konsolidasi internal dinilai penting agar seluruh jajaran kabinet bergerak dalam satu irama di bawah kepemimpinan Presiden. Ia menilai kesan adanya menteri yang lebih diutamakan dibanding yang lain perlu segera diakhiri demi meningkatkan soliditas pemerintahan.

Dari sisi komunikasi, pemerintah didorong lebih proaktif dalam membangun narasi publik dengan memproduksi isu-isu positif, bukan semata merespons atau mengklarifikasi polemik. Berbagai potensi kontroversi dan kesalahpahaman juga dinilai perlu diminimalkan karena dapat menggerus kepercayaan serta tingkat kepuasan masyarakat.

Pemerintah juga diminta menggenjot kinerja pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta jaminan rasa aman.

Di sisi lain, perampingan struktur kabinet disebut dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan kabinet yang lebih ramping, citra pemerintahan yang bekerja keras, efisien, dan gesit dinilai lebih mudah dibangun.

“Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan: Presiden lari kencang, kerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari ‘Keluarga Besar Kabinet’ hanya bekerja sekadarnya,” tulisnya.

Sejumlah langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah yang pada akhirnya tercermin pada membaiknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan.