Jakarta — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat menurun dalam sembilan bulan terakhir. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan kepuasan masyarakat turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Temuan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, dalam presentasi hasil studi bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Minggu (26/7/2026). Deni menyebut penurunan kepuasan mencapai sekitar 30,1 poin persentase dibandingkan survei November 2025.
Seiring turunnya tingkat kepuasan, jumlah warga yang menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas meningkat dari 16 persen menjadi 46,9 persen.
Dalam survei terbaru yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026, sebanyak 4,8 persen responden menyatakan sangat puas, 46,3 persen cukup puas, 35 persen kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.
Deni menilai penurunan kepuasan tersebut berkaitan dengan meningkatnya penilaian negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional, situasi politik, serta penegakan hukum. “Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” ujar Deni.
Survei SMRC mencatat hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi nasional saat ini baik atau sangat baik. Sebaliknya, 49,4 persen menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk. Rinciannya, 1,4 persen menilai ekonomi sangat baik, 14,3 persen baik, 33,9 persen sedang, 37,9 persen buruk, 11,5 persen sangat buruk, dan 1 persen tidak menjawab.
Penilaian positif terhadap kondisi ekonomi ini turun dibanding survei November 2025, ketika 40 persen responden masih menilai ekonomi baik atau sangat baik. Angka tersebut turun menjadi 26,3 persen pada Februari–Maret 2026, lalu kembali merosot menjadi 15,7 persen pada Juli 2026.
Dalam aspek politik nasional, 13,5 persen responden menilai kondisinya baik atau sangat baik, sementara 42,8 persen menilai buruk atau sangat buruk. Penilaian positif terhadap kondisi politik tercatat turun dari 35,8 persen pada November 2025 menjadi 27,1 persen pada Februari–Maret 2026, lalu kembali menurun menjadi 13,5 persen pada Juli 2026. Pada periode yang sama, persepsi negatif meningkat dari 23 persen menjadi 42,8 persen.
Adapun penegakan hukum dinilai baik atau sangat baik oleh 26,4 persen responden, sedangkan 37,6 persen menilai buruk atau sangat buruk. Persepsi positif terhadap penegakan hukum tercatat menurun dari 42,5 persen pada November 2025 menjadi 30,8 persen pada Februari–Maret 2026, dan kembali turun menjadi 26,4 persen pada Juli 2026. Sementara itu, persepsi negatif meningkat dari 25,7 persen menjadi 37,6 persen.
Survei SMRC dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026 dengan melibatkan 749 responden warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Responden dipilih secara acak, dengan 83,8 persen diwawancarai melalui telepon dan 16,2 persen melalui wawancara tatap muka bagi responden yang tidak memiliki akses telepon.
