Survei SMRC Juli 2026: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo 51,1%, Turun dari 2025

Survei SMRC Juli 2026: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo 51,1%, Turun dari 2025

Penilaian publik terhadap kinerja presiden kerap digunakan sebagai salah satu indikator untuk membaca tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Tingkat kepuasan tidak hanya mencerminkan persepsi atas capaian program, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi, politik, serta penegakan hukum yang dirasakan warga.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih lebih tinggi dibandingkan ketidakpuasan, meski selisihnya tipis. Survei ini melibatkan 749 responden yang memiliki hak pilih, terdiri atas 605 responden yang diwawancarai melalui telepon dengan metode double sampling dan 144 responden yang diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling. Margin of error survei tercatat ±3,7% pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasil survei menunjukkan 46,3% responden menyatakan cukup puas dan 4,8% mengaku sangat puas, sehingga total kepuasan mencapai 51,1%. Sementara itu, 35% responden menyatakan kurang puas dan 11,9% tidak puas sama sekali, sehingga total ketidakpuasan berada di angka 46,9%. Adapun 2,1% responden menyatakan tidak menjawab atau tidak mengetahui.

SMRC juga mencatat perubahan dibandingkan survei sebelumnya. Pada November 2025, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat 81,2%. Angka itu turun menjadi 66,4% pada Februari–Maret 2026, lalu kembali menurun menjadi 51,1% pada Juli 2026. Pada periode yang sama, tingkat ketidakpuasan meningkat dari 16% pada November 2025 menjadi 46,9% pada Juli 2026.

Menurut temuan SMRC, perubahan tingkat kepuasan berkaitan erat dengan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Semakin positif persepsi responden terhadap ketiga aspek tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden. Karena itu, stabilitas ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas penegakan hukum menjadi faktor yang dinilai penting dalam menjaga kepercayaan publik.