Perang yang berlangsung berbulan-bulan tanpa tujuan yang terukur kerap tidak lagi ditentukan semata oleh keunggulan militer, melainkan oleh kemampuan pemerintah mempertahankan legitimasi politik di hadapan publik. Situasi tersebut kini membayangi Amerika Serikat ketika konflik dengan Iran memasuki bulan kelima, di tengah penilaian mayoritas warga bahwa operasi militer itu belum mencapai sasaran strategis yang dijanjikan.
Jajak pendapat Marquette Law School Supreme Court pada akhir Juli 2026 menunjukkan 88 persen warga Amerika meyakini perang terhadap Iran belum mencapai tujuannya. Hanya 12 persen responden yang menilai operasi tersebut berhasil.
Survei yang sama juga mencatat 75 persen responden menilai perang itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Angka ini memperlihatkan adanya jarak yang kian lebar antara narasi resmi pemerintah dan persepsi publik mengenai efektivitas kebijakan luar negeri Washington.
Presiden Donald Trump sejak awal menjadikan penghancuran kemampuan nuklir Iran sebagai justifikasi utama operasi militer. Ia berulang kali menyatakan Teheran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Setelah dimulainya serangan besar yang dikenal sebagai Operation Midnight Hammer, pemerintah Amerika mengklaim telah melumpuhkan fasilitas nuklir serta menghancurkan kekuatan militer Iran.
Namun perkembangan di lapangan dinilai menghadirkan kontradiksi yang menyulitkan pemerintah menjelaskan klaim keberhasilan itu kepada publik. Di tengah pernyataan bahwa Iran telah dilemahkan, Teheran disebut masih mampu melancarkan serangan terhadap pangkalan Amerika, menyerang jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, serta mempertahankan kapasitas militernya. Kondisi tersebut membuat konflik bergeser menjadi perang atrisi yang berkepanjangan.
Penurunan dukungan publik sebenarnya terlihat sejak awal eskalasi. Survei Reuters/Ipsos pada Maret 2026 menunjukkan hanya 35 persen warga Amerika mendukung serangan terhadap Iran, sementara 61 persen menyatakan tidak setuju. Dalam survei yang sama, 46 persen responden percaya perang justru membuat Amerika kurang aman dalam jangka panjang, sedangkan 26 persen meyakini konflik tersebut meningkatkan keamanan nasional.
Di tengah dinamika itu, beban biaya menjadi salah satu tekanan utama bagi pemerintahan Trump. Data Departemen War menyebutkan hingga pertengahan 2026 konflik telah menelan biaya sekitar 37,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 596,2 triliun). Sementara itu, Pentagon masih mengajukan tambahan anggaran sebesar 67 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.065 triliun) kepada Kongres.
Konflik juga menimbulkan korban di pihak militer Amerika. Laporan resmi menyebutkan 14 personel militer Amerika tewas dan 417 lainnya terluka selama pelaksanaan Operation Epic Fury. Angka tersebut menambah tekanan politik terhadap Gedung Putih, seiring semakin banyak keluarga militer mempertanyakan manfaat strategis dari pengorbanan yang terjadi.
Dampak perang turut merembet ke ekonomi, terutama melalui gangguan pada stabilitas energi global. Penutupan Selat Hormuz—jalur yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia—disebut mengganggu rantai pasok energi internasional, memicu kenaikan harga minyak dan bahan bakar, serta berkontribusi pada meningkatnya biaya hidup di Amerika Serikat.
Pada 4 Agustus 2026, Trump menyatakan Iran dan Oman hampir mencapai penyelesaian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, pernyataan itu disertai ancaman bahwa jika kesepakatan gagal, Iran akan menghadapi serangan yang lebih keras, menunjukkan jalur diplomasi masih dibayangi pendekatan koersif.
Tekanan ekonomi juga tercermin dalam penilaian publik terhadap kinerja presiden. Survei Reuters/Ipsos menunjukkan approval rating Trump turun menjadi 36 persen. Tingkat kepuasan terhadap kebijakan ekonomi merosot menjadi 29 persen, dan hanya 25 persen warga merasa pemerintah berhasil menangani kenaikan biaya hidup.
Selain itu, sekitar 63 persen masyarakat Amerika menilai kondisi ekonomi nasional berada dalam kategori lemah, termasuk 40 persen pemilih Partai Republik, 66 persen independen, dan 84 persen Demokrat. Data tersebut menunjukkan ketidakpuasan ekonomi melampaui batas afiliasi politik.
Di sisi lain, perang juga memunculkan kekhawatiran terkait kesiapan militer Amerika. Laporan Reuters menyebutkan selama lima bulan konflik, Amerika hampir menghabiskan sebagian besar persediaan rudal presisi ATACMS dan Precision Strike Missile (PrSM). Pentagon dikabarkan mulai mempertimbangkan penggunaan drone dan pesawat tempur sebagai alternatif apabila perang kembali meningkat.
Menipisnya stok rudal strategis memicu kekhawatiran mengenai kesiapan Amerika menghadapi kemungkinan konflik lain, terutama jika ketegangan dengan Rusia atau China meningkat pada saat bersamaan. Dalam konteks ini, perang Iran dinilai membawa biaya peluang besar terhadap kesiapan pertahanan global Amerika Serikat, karena penggunaan sumber daya di satu kawasan dapat mengurangi kemampuan penangkalan di kawasan lain.
Bagi Iran, kemampuan mempertahankan konflik selama berbulan-bulan disebut memiliki nilai strategis tersendiri. Dalam logika perang asimetris, keberhasilan tidak selalu berarti memenangkan pertempuran secara konvensional, melainkan dapat tercapai ketika lawan menghadapi tekanan ekonomi, kehilangan dukungan politik domestik, dan dipaksa meninjau ulang biaya keberlanjutan operasi militernya.
Implikasi politik konflik kian terasa menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada 2026. Partai Republik menghadapi tantangan mempertahankan mayoritas tipis di DPR sekaligus menjaga kendali atas Senat, sementara isu perang dan biaya hidup diperkirakan menjadi tema penting yang memengaruhi perilaku pemilih.
Jika persepsi publik tentang kegagalan perang terus menguat, konflik Iran berpotensi berubah dari instrumen kebijakan luar negeri menjadi beban elektoral bagi pemerintahan Trump. Pengalaman perang berkepanjangan sebelumnya menunjukkan, tekanan opini publik dan terkurasnya modal politik kerap datang lebih cepat dibanding berakhirnya kemampuan militer.
Dalam situasi ini, tantangan Washington bukan hanya soal strategi menghadapi Iran, tetapi juga bagaimana memulihkan kepercayaan publik bahwa penggunaan kekuatan militer tetap efektif, rasional, dan sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.
