Survei terbaru Panel Survey Indonesia (PSI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka selama 21 bulan masa kerja. Survei ini memotret penilaian masyarakat menjelang dua tahun pemerintahan, terutama pada sejumlah program dan kebijakan, seperti MBG, BPJS Kesehatan, efisiensi anggaran, Sekolah Rakyat, bansos BLT, serta stabilitas harga dan ketersediaan sembako.
Direktur Eksekutif PSI Djusman H. Umar menyampaikan, hasil survei menunjukkan 80,4% responden menyatakan puas. Sementara itu, 16,7% responden menyatakan tidak puas dan 2,9% tidak memberikan jawaban. Pernyataan tersebut disampaikan Djusman dalam keterangan tertulis pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurut Djusman, salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan adalah konsentrasi pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan pengamanan sosial melalui program-program prioritas.
Dalam survei itu, PSI juga mengukur persepsi responden terhadap keberlanjutan sejumlah program. Untuk program MBG, sebanyak 73,2% responden menyatakan ingin program tersebut terus dilanjutkan, 20,8% ingin dihentikan, dan 6% tidak memberikan jawaban.
Pada program BPJS Kesehatan, 87,4% responden menginginkan program dilanjutkan, 10,4% menyatakan ingin dihentikan atau dibubarkan, dan 2,2% tidak memberikan jawaban.
Terkait program efisiensi anggaran, 76,1% responden menilai pelaksanaannya sudah sesuai tujuan. Adapun 21,9% responden berpendapat efisiensi anggaran belum sesuai harapan, sementara 2% tidak memberikan jawaban.
Untuk program Sekolah Rakyat, sebanyak 81,7% responden menyatakan setuju dan puas terhadap keberadaannya. Sebaliknya, 13,6% responden menyatakan tidak puas dan tidak setuju, sedangkan 4,7% tidak memberikan jawaban.
Pada program bansos BLT, 85,5% responden menyatakan setuju dan puas serta meminta program dilanjutkan. Sementara 8,2% responden menyatakan tidak puas dan tidak setuju serta meminta program dihentikan karena dinilai pemborosan. Sebanyak 6,3% responden tidak memberikan jawaban.
Dalam aspek stabilitas harga dan ketersediaan sembako, 77,4% responden menyatakan puas terhadap langkah kebijakan yang diambil. Di sisi lain, 18,7% responden menyatakan tidak puas dan menilai program tersebut pemborosan, sedangkan 3,9% tidak memberikan jawaban.
Djusman menilai tingginya tingkat kepuasan responden dipengaruhi oleh meluasnya pengetahuan masyarakat mengenai program-program sosial prioritas pemerintah selama hampir dua tahun terakhir.
Survei PSI dilakukan pada 20–27 Juli 2026 dengan melibatkan 1.270 responden di seluruh provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan pengumpulan data melalui wawancara tatap muka. Survei ini memiliki toleransi kesalahan sebesar 2,75% pada tingkat kepercayaan 95%.
