Tingkat kepuasan publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah, terutama di tengah tantangan ekonomi global, dinamika politik nasional, serta tuntutan masyarakat terhadap stabilitas dan kesejahteraan. Persepsi masyarakat dinilai mencerminkan hasil kebijakan yang berjalan sekaligus harapan terhadap arah kepemimpinan nasional ke depan.

Survei Nasional yang dirilis Lembaga Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9%. Survei tersebut dilakukan pada 15–21 Januari 2026 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yakni berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei tercatat sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Rincian hasil survei menunjukkan 13% responden menyatakan sangat puas dan 66,9% merasa cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Jika digabungkan, tingkat kepuasan positif mencapai 79,9%. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai angka tersebut tergolong sangat tinggi untuk ukuran tingkat persetujuan terhadap seorang presiden.

Di sisi lain, responden yang menyatakan kurang puas tercatat sebesar 17,1%, sementara yang tidak puas sama sekali sebesar 2,2%. Adapun 0,8% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Tingginya tingkat kepuasan publik ini juga dikaitkan dengan strategi komunikasi pemerintah. Pengamat Komunikasi Digital Universitas Nasional, Nursatyo, menilai manajemen komunikasi digital yang efektif turut berperan dalam membentuk persepsi positif publik. Ia menyoroti peran Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dinilai strategis dalam meredam spekulasi negatif di media sosial melalui komunikasi yang responsif.