TARAKAN—Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, meminta pemerintah provinsi memberi perhatian lebih pada sektor pendidikan dan serapan tenaga kerja lokal. Ia menilai kedua sektor tersebut menjadi pilar penting untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan persoalan sosial di Kaltara.
Legislator Fraksi NasDem itu menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pemerataan akses, terutama dalam pengelolaan program bantuan pendidikan seperti Beasiswa Kaltara Unggul. Menurutnya, mahasiswa dan generasi muda tidak hanya membutuhkan dukungan finansial selama kuliah, tetapi juga kepastian proyeksi dunia kerja setelah lulus.
“Banyak hal yang menjadi perhatian mahasiswa saat ini, mulai dari akses dan pengelolaan program Beasiswa Kaltara Unggul hingga peluang kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Mahasiswa perlu mendapatkan gambaran mengenai peluang dan tantangan nyata yang akan mereka hadapi setelah lulus,” ujar Supa’ad, Selasa (9/6/26).
Ia juga mendorong instansi terkait, seperti Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, agar lebih proaktif serta lebih rinci dalam menyosialisasikan program-program yang dijalankan. Supa’ad berharap sosialisasi yang lebih jelas dapat membuat manfaat program pemerintah terserap maksimal oleh masyarakat.
Selain itu, Supa’ad mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan anggaran yang dikelola pemerintah provinsi pada dasarnya merupakan uang rakyat yang bersumber dari pajak, sehingga perlu dipastikan penggunaannya tepat sasaran.
Untuk itu, ia menyatakan DPRD Kaltara akan memaksimalkan tiga fungsi konstitusional, yakni fungsi legislasi dalam merumuskan peraturan daerah, fungsi penganggaran (budgeting), serta fungsi pengawasan di lapangan.
“Ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus berjalan beriringan. Jika lapangan pekerjaan tidak tersedia, maka potensi munculnya masalah sosial di tengah masyarakat akan semakin tinggi. Karena itu, fungsi pengawasan akan terus kami maksimalkan secara ketat,” tegasnya.
Supa’ad berharap ruang dialog antara wakil rakyat, pemerintah, dan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, terus dijaga. Menurutnya, komunikasi tersebut penting agar kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah provinsi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di Kaltara.
