JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meraih penghargaan tertinggi dalam ajang kinerja anggaran yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Dalam penganugerahan yang berlangsung pada Rabu (6/5), SKK Migas dinobatkan sebagai “Jawara of The Year 2025” atau juara umum.
Penghargaan tersebut diberikan setelah SKK Migas dinilai menjadi yang terbaik di antara 235 satuan kerja mitra KPPN Jakarta II. Pada 2025, KPPN Jakarta II diketahui mengelola layanan perbendaharaan dengan total pagu anggaran sekitar Rp934 triliun.
Selain menyabet gelar juara umum, SKK Migas juga meraih sejumlah penghargaan pada kategori lain. Lembaga ini menempati peringkat pertama untuk kategori Digitalisasi Pengelolaan Anggaran Subkategori Pagu Besar, peringkat kedua untuk IKPA Non-BA 015 Pagu Besar, serta peringkat pertama dalam kategori Peningkatan Nilai IKPA Pagu Besar.
Sekretaris SKK Migas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Luky A. Yusgiantoro, menyebut capaian tersebut sebagai bukti komitmen institusinya dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Penghargaan ini merupakan manifestasi komitmen SKK Migas dalam menjaga tata kelola anggaran negara yang akuntabel, transparan, dan kredibel. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran SKK Migas dan para pemangku kepentingan atas kolaborasi dan komitmen yang telah terbangun,” ujar Luky.
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak semestinya berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi standar keberlanjutan dalam pengelolaan anggaran negara. “Kami berkomitmen penuh untuk menjaga prestasi ini. Semoga capaian SKK Migas dapat menjadi motivasi bagi satuan kerja lain untuk terus memberikan yang terbaik dalam mengelola APBN secara profesional dan berintegritas,” katanya.
Capaian ini, menurut pernyataan tersebut, memperkuat posisi SKK Migas tidak hanya sebagai institusi yang berfokus pada target produksi migas nasional, tetapi juga sebagai lembaga yang menonjol dalam digitalisasi administrasi serta tata kelola keuangan negara.
