Setiap kali organisasi kedaerahan menggelar kegiatan berskala besar, sebagian publik kerap cepat menilainya sebagai ajang konsolidasi politik. Kecenderungan serupa mulai mengiringi penyelenggaraan Silaturahmi Akbar dan Festival Budaya Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna (KKMM) di Kendari, yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu peserta.
Acara tersebut disebut memuat agenda budaya, termasuk tradisi Haroa serta penyajian lebih dari seribu dulang. Namun panitia berulang kali menegaskan kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat persaudaraan masyarakat Muna dan melestarikan budaya, bukan menjadi panggung politik praktis.
Di tengah perdebatan soal muatan politik, muncul pertanyaan lain yang dinilai tak kalah penting: mengapa nilai ekonomi dari perhelatan budaya sering luput dari perhatian? Selama ini, festival budaya kerap dipandang sebatas biaya penyelenggaraan. Padahal dalam perspektif ekonomi regional, kegiatan semacam ini dapat menggerakkan permintaan domestik, menciptakan perputaran uang di daerah, memperkuat pelaku UMKM, serta memperluas jejaring sosial yang berpotensi melahirkan aktivitas ekonomi baru.
Silaturahmi Akbar KKMM dinilai memiliki karakteristik sebuah economic event. Jika target kehadiran sekitar 20.000 peserta tercapai, sebagian besar diperkirakan datang dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara, bahkan dari luar daerah. Kedatangan massa dalam jumlah besar biasanya memicu kebutuhan transportasi, pembelian bahan bakar, penggunaan hotel atau penginapan, konsumsi di rumah makan, belanja kopi dan oleh-oleh, hingga pemanfaatan jasa transportasi daring.
Bagi pelaku usaha kecil di Kota Kendari, keramaian semacam ini dapat menjadi peluang yang tidak selalu hadir setiap pekan. Dalam konsep ekonomi regional dikenal istilah multiplier effect, yakni belanja pengunjung tidak berhenti pada transaksi pertama. Ketika seseorang membeli makanan, uang yang diterima pedagang dapat dipakai membeli bahan baku kepada pemasok, pemasok membayar pekerja, lalu pekerja membelanjakan kembali pendapatannya. Rangkaian ini membuat satu transaksi awal berpotensi menghasilkan putaran ekonomi yang lebih besar.
Selain skala peserta, KKMM juga disebut memiliki kekhasan dibanding festival biasa. Peserta yang hadir bukan semata wisatawan, melainkan diaspora Muna yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam berbagai kajian pembangunan daerah, diaspora kerap dipandang memiliki tiga modal: finansial, sosial, dan pengetahuan. Mereka membawa jejaring bisnis, pengalaman profesional, serta peluang investasi.
Dalam konteks itu, pertemuan diaspora dapat membuka ruang lahirnya gagasan usaha melalui interaksi informal, bukan hanya melalui rapat formal. Dari percakapan antarkeluarga, teman lama, atau sesama perantau, dapat muncul rencana membuka restoran, membangun usaha logistik, mengembangkan sektor perikanan, hingga mendukung UMKM lokal. Manfaat semacam ini dinilai sering kali tidak terlihat ketika publik hanya fokus pada isu politik.
Sejumlah negara telah lama menjadikan festival budaya sebagai penggerak ekonomi lokal. Jepang memiliki festival daerah atau matsuri, Korea Selatan mengembangkan festival budaya sebagai daya tarik wisata, sementara sejumlah kota di Eropa memanfaatkan kegiatan komunitas untuk menguatkan ekonomi kreatif. Dalam pendekatan ini, identitas budaya dipandang bukan hanya warisan, tetapi juga aset ekonomi.
Sulawesi Tenggara disebut memiliki modal budaya yang serupa. Tradisi Haroa, penyajian seribu lebih dulang, pakaian adat, musik tradisional, hingga nilai-nilai Kawunaha dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikemas secara profesional. Target pemecahan rekor MURI melalui penyajian lebih dari seribu dulang juga dipandang berpeluang meningkatkan eksposur media dan menambah daya tarik wisata budaya di daerah.
Potensi itu dinilai dapat diperkuat apabila kegiatan didokumentasikan dengan baik, dipromosikan melalui media digital, dikolaborasikan dengan pelaku ekonomi kreatif, serta dijadikan agenda tahunan. Dampaknya bukan hanya mendorong kunjungan, tetapi juga memperkuat citra Kendari sebagai kota yang mampu menjadi tuan rumah kegiatan budaya berskala besar.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah disebut dapat memainkan peran strategis dengan menciptakan ekosistem agar kegiatan budaya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tanpa mengambil alih organisasi masyarakat. Opsi yang disebut antara lain menghadirkan bazar UMKM, pameran produk unggulan daerah, ruang promosi investasi, festival kuliner, hingga business matching antara diaspora dan pelaku usaha lokal.
Pendekatan ini dinilai lebih produktif dibanding sekadar memperdebatkan apakah sebuah kegiatan memiliki aroma politik. Dalam negara demokrasi, setiap warga bebas memiliki preferensi politik, dan organisasi kemasyarakatan tidak dapat mengontrol pilihan politik anggotanya. Karena itu, pelabelan sebuah agenda budaya sebagai konsolidasi politik hanya karena dihadiri tokoh publik dinilai berisiko mengabaikan tujuan kegiatan yang telah ditegaskan panitia, yakni memperkuat persaudaraan dan pelestarian budaya.
Jika sudut pandang bergeser, pertanyaan yang dinilai lebih relevan bukan lagi siapa yang diuntungkan secara politik, melainkan seberapa besar dampak ekonomi yang tercipta: berapa banyak pedagang kecil yang dagangannya laris, berapa banyak hotel yang terisi, berapa banyak pengemudi transportasi memperoleh tambahan pendapatan, serta berapa banyak peluang usaha baru lahir dari pertemuan ribuan warga.
Pada akhirnya, kerukunan tidak hanya bermakna harmoni sosial. Kerukunan juga dapat menjadi modal ekonomi. Ketika modal sosial mampu diubah menjadi aktivitas ekonomi yang produktif, sebuah perhelatan budaya dapat melampaui seremoni tahunan dan menjadi investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
