Pendidikan kerap dipandang sebagai ruang yang terbuka dan mencerdaskan, tempat nilai demokrasi, kejujuran, serta tanggung jawab ditanamkan. Namun, ketika pembahasan beralih pada pengelolaan anggaran, gambaran ideal itu tidak selalu sejalan dengan praktik. Dalam sejumlah kasus, urusan anggaran pendidikan justru dinilai lebih tertutup dibandingkan ruang kelas yang seharusnya terang dan terbuka.

Situasi tersebut tercermin dalam salah satu sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi Sumatera Barat. Sengketa bermula dari permohonan informasi seorang warga kepada dua SMA negeri di Kota Bukittinggi. Informasi yang diminta berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta penggunaan uang komite di sekolah tersebut.

Permohonan itu kemudian berkembang menjadi sengketa informasi antara pemohon dan badan publik, setelah informasi yang diminta tidak segera diberikan secara memadai. Persoalan ini tidak semata menyangkut permintaan dokumen atau laporan keuangan. Di baliknya, terdapat isu yang lebih mendasar: hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik dan dana yang berasal dari partisipasi orang tua siswa dikelola oleh institusi pendidikan.

Hak atas informasi tersebut menjadi bagian penting dari prinsip keterbukaan informasi dalam pelayanan publik. Dalam konteks pendidikan, transparansi anggaran dipandang berkaitan langsung dengan akuntabilitas pengelolaan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari kontribusi masyarakat.

Secara regulasi, pendanaan pendidikan di Indonesia tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam praktiknya, Dana BOS dari pemerintah pusat menjadi salah satu sumber utama pembiayaan operasional sekolah.