Rencana pelaksanaan retreat bagi pejabat di Kalimantan Barat (Kalbar) mendapat sorotan dari DPRD setempat. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalbar meminta agar rencana kegiatan tersebut disertai transparansi anggaran serta penjelasan yang jelas mengenai urgensinya.
Menurut Fraksi Demokrat, keterbukaan diperlukan agar publik mengetahui dasar perencanaan, kebutuhan kegiatan, serta penggunaan anggaran yang dialokasikan. Selain itu, fraksi tersebut juga mendorong adanya evaluasi anggaran untuk memastikan belanja daerah tetap sesuai prioritas.
Permintaan ini disampaikan di tengah perhatian terhadap rencana retreat yang dinilai perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait manfaat dan kebutuhan pelaksanaannya.
