Ratusan warga yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (9/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang menyoroti transparansi anggaran, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, serta peningkatan pelayanan publik.
Demonstrasi berlangsung di depan gedung DPRD dengan pembentangan spanduk berisi sebelas poin tuntutan. Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah keterbukaan pengelolaan anggaran daerah, termasuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tulungagung periode 2019–2024.
Ketua Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI) Tulungagung, Sugeng Sutrisno, dalam orasinya meminta agar informasi terkait Pokir DPRD dibuka secara transparan kepada masyarakat. Ia menilai keterbukaan diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus mengurangi kecurigaan terkait penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, massa juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendalaman terhadap program-program Pokir DPRD dalam beberapa tahun terakhir guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Aksi berlangsung kondusif dan mendapat perhatian langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin serta Ketua DPRD Tulungagung Marsono, yang menemui para demonstran di depan gedung dewan.
Dalam penyampaian aspirasi, GEMPAR menyatakan aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Di luar isu pemberantasan korupsi, massa juga menyampaikan tuntutan lain, antara lain percepatan penyerapan anggaran daerah, peningkatan fungsi pengawasan DPRD, evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelesaian persoalan sampah, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan penerangan jalan umum, serta pemasangan CCTV di titik-titik strategis wilayah Tulungagung.
GEMPAR berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah, DPRD, maupun aparat penegak hukum, sehingga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan responsif. Massa juga menyatakan akan terus mengawal isu-isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik hingga ada kejelasan dan tindak lanjut yang dirasakan masyarakat Tulungagung.
