Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (12/5/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti persoalan pendidikan serta meminta transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan mengenakan almamater kampus, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN/PPPK, audit menyeluruh terhadap sarana dan prasarana sekolah, keterbukaan anggaran pendidikan, serta publikasi rinci mekanisme distribusi MBG hingga tingkat sekolah.
Mahasiswa menilai kekurangan tenaga pendidik masih menjadi hambatan bagi pemerataan mutu pendidikan. Mereka juga menyebut kondisi fasilitas belajar yang belum layak berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas antarsekolah.
Selain itu, mahasiswa mendesak pembentukan tim pengawas independen untuk memantau kualitas pendidikan di daerah. Mereka juga menyatakan penolakan terhadap perubahan kurikulum tanpa evaluasi komprehensif, serta menolak penghapusan program studi tanpa kajian akademik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menemui massa aksi dan menyampaikan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga alokasi wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20 persen. Ia juga menyebut peningkatan honor guru telah disesuaikan dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP).
Gusti Iskandar menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi pada jenjang SMA, SMK, dan SLB dijalankan secara bertahap. Ia menyebut saat ini terdapat 215 SMA, 128 SMK, dan 26 SLB di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Masrani, menyatakan gaji guru kini mencapai Rp3,4 juta. Ia juga mengakui jumlah anak tidak sekolah di Kalimantan Selatan berada di kisaran 60–70 ribu jiwa, yang merupakan akumulasi seluruh jenjang pendidikan.
Menurut Masrani, pemerintah tengah melakukan verifikasi dan upaya pengembalian anak ke sekolah melalui skema pembelajaran jarak jauh. Ia menambahkan, pemetaan guru yang memasuki masa pensiun juga sedang dilakukan, sembari memperjuangkan solusi ke pemerintah pusat terkait keterbatasan rekrutmen akibat regulasi ASN yang membatasi pengangkatan tenaga non-ASN.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Mahasiswa berharap tuntutan mereka ditindaklanjuti secara konkret, sementara pemerintah provinsi menyatakan akan terus membenahi pemenuhan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, serta penanganan anak tidak sekolah demi pemerataan dan transparansi pendidikan di Kalimantan Selatan.
