Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyajikan data anggaran yang komprehensif dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurut Rapidin, DPR membutuhkan gambaran menyeluruh mengenai realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya dan capaian terkini sebelum mempertimbangkan usulan penambahan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Rapidin dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Setneg di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengusulkan agar Setneg menampilkan data secara berdampingan (side-by-side) dalam satu lembar kerja, mencakup realisasi anggaran 2025, capaian 2026, dan usulan 2027.
“Alangkah baiknya jika realisasi 2025, capaian 2026, dan usulan 2027 ditampilkan secara lengkap dan berdampingan. Dengan begitu, kami bisa melihat perkembangan dan progres penggunaan anggaran secara lebih jelas,” kata Rapidin di hadapan perwakilan Setneg.
Salah satu fokus sorotan Rapidin adalah rencana Setneg mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp59,7 miliar. Ia menilai angka tersebut tidak dapat disetujui tanpa penjelasan rinci mengenai peruntukan dana yang jelas dan terukur.
Rapidin menekankan bahwa di tengah tantangan ekonomi nasional, setiap pengeluaran negara harus disertai argumentasi yang kuat serta transparansi yang memadai. Ia menyebut sikap kritis DPR merupakan bagian dari tanggung jawab dalam mengawal penggunaan uang publik.
“Kami bukan tidak setuju dengan kenaikan anggaran, tetapi penambahannya harus dijelaskan secara rinci sehingga kami dapat mempertimbangkannya secara objektif,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Rapidin, akan mencermati usulan tersebut secara mendalam dan menegaskan tidak akan memberikan persetujuan sebelum Setneg menyajikan data yang transparan serta kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
