Provinsi Quang Ninh mencatat lebih dari 13.000 bisnis yang beroperasi dan menghasilkan pendapatan pajak. Dari jumlah tersebut, tujuh perusahaan masuk dalam daftar 500 bisnis terbesar di Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas bisnis di provinsi ini mendapat perhatian khusus seiring upaya pemerintah daerah mendorong lingkungan usaha yang stabil dan kondusif.
Pemerintah provinsi menyatakan telah menerapkan berbagai kebijakan inovatif untuk mendukung dunia usaha, termasuk penyederhanaan prosedur investasi, kemudahan akses lahan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan inovasi, serta penanganan persoalan operasional. Langkah-langkah tersebut disebut bertujuan membantu perusahaan memaksimalkan potensi dan memperluas produksi dengan lebih percaya diri.
Berdasarkan statistik yang ada, sektor swasta menyumbang sekitar 35–36% terhadap PDB provinsi dan berkontribusi 50,8% terhadap total pendapatan anggaran daerah. Quang Ninh juga memiliki 40 perusahaan dan badan usaha besar, di antaranya Vingroup, Sun Group, Bim Group, dan Vietnam Coal and Mineral Industry Group. Kelompok perusahaan multi-industri ini disebut menyumbang sekitar 20,55% dari pendapatan anggaran domestik.
Namun, tinjauan unit-unit di tingkat provinsi menemukan sejumlah persoalan dalam verifikasi dan standardisasi data produksi serta bisnis perusahaan yang dinilai belum dilakukan secara teratur dan konsisten. Sejumlah perusahaan juga disebut memiliki deklarasi yang tidak lengkap sehingga tidak mencerminkan kondisi operasional sebenarnya.
Salah satu temuan yang disorot adalah adanya perusahaan yang beroperasi di Quang Ninh, tetapi melakukan deklarasi dan pembayaran pajak di daerah lain. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan gambaran yang tidak akurat mengenai skala dan hasil kegiatan produksi-bisnis di provinsi tersebut, termasuk kontribusinya terhadap anggaran daerah. Dampaknya, penyusunan kebijakan berpotensi kurang tepat dan praktis, serta berisiko menyebabkan kehilangan pendapatan bagi provinsi.
Merespons situasi tersebut, Komite Rakyat Provinsi pada 21 Maret menggelar pertemuan dengan perusahaan dan bisnis besar serta terkemuka. Pertemuan itu digelar dengan prinsip “menyelaraskan kepentingan dan berbagi risiko” untuk membangun konsensus dan merumuskan solusi menutup kekurangan, sekaligus memobilisasi sumber daya dan memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan provinsi.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komite Rakyat Provinsi mengusulkan pembentukan mekanisme koordinasi serta forum berbagi dan pertukaran gagasan secara berkala terkait arah pengembangan baru. Pemerintah juga mendorong penguatan penerapan teknologi informasi untuk mengelola dan memantau operasional bisnis.
Pemerintah provinsi turut mengusulkan agar bisnis yang memiliki cabang dengan sistem akuntansi dependen—sementara kantor pusat berada di luar Quang Ninh—mempertimbangkan beralih ke sistem akuntansi independen. Usulan itu disebut perlu disesuaikan dengan skala perusahaan, karakteristik kegiatan produksi-bisnis, serta kondisi praktis di daerah.
Selama bertahun-tahun, Quang Ninh menjadi lokasi operasi banyak perusahaan dari luar provinsi yang membayar pajak secara terpusat di kantor pusat mereka. Pemerintah menilai praktik tersebut membatasi kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan yang sepadan dengan aktivitas bisnis yang berlangsung di wilayahnya. Selain itu, kondisi ini disebut menimbulkan risiko penggelapan pajak karena terbatasnya pengawasan otoritas pajak lokal terhadap penggunaan faktur dan deklarasi pajak cabang-cabang perusahaan.
Persoalan lain yang disorot adalah ketidakseimbangan dalam desentralisasi alokasi anggaran negara, ketika pendapatan terkonsentrasi di lokasi kantor pusat, sementara biaya sosial, lingkungan, dan keamanan ditanggung di provinsi tempat kegiatan berlangsung.
Pemerintah menilai persoalan serupa tidak hanya terjadi di Quang Ninh. Meski demikian, provinsi ini menekankan pendekatan proaktif, transparan, dan adil dalam pengelolaan operasional bisnis, termasuk melalui kerja sama dengan perusahaan dan usulan konversi ke akuntansi independen sesuai kondisi masing-masing. Langkah itu dipandang sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyusun kebijakan yang mendukung dan mendampingi dunia usaha, sekaligus meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan kontribusi terhadap pertumbuhan provinsi.
