Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menjadikan survei opini publik sebagai salah satu bahan masukan dalam pengambilan kebijakan.
Pernyataan itu disampaikan Qodari saat menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Qodari, pemerintah menghargai hasil survei yang dilakukan lembaga independen karena merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Namun, ia menilai hasil survei akan lebih bermanfaat apabila mampu menguraikan penyebab penurunan persepsi publik secara lebih rinci, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih tepat sasaran.
“Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik. Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia (survei) itu,” ujar Qodari dalam keterangannya, Jumat (31/7).
Meski tidak membantah temuan survei, Qodari menilai variabel yang digunakan masih terlalu umum. Ia berpendapat indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum seharusnya dipecah menjadi ukuran yang lebih spesifik agar perubahan persepsi masyarakat dapat dipahami secara lebih komprehensif.
Ia mencontohkan, pada aspek ekonomi, survei dapat mengukur persepsi masyarakat secara terpisah terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga evaluasi terhadap berbagai program pemerintah. Dengan pemetaan seperti itu, hasil survei dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan publik.
Qodari mengatakan, riset yang lebih mendetail akan membantu pemerintah melakukan perbaikan dan koreksi, sekaligus membantu masyarakat memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan penilaian publik.
“Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detil kan makin bagus,” kata Qodari.
Ia menambahkan, survei juga akan lebih komprehensif apabila mampu menunjukkan indikator mana yang memperoleh penilaian positif maupun negatif, serta tingkat korelasinya terhadap kepuasan publik.
“Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami,” pungkasnya.
