JAKARTA – Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka) Ronny Setiawan menyoroti kecenderungan influencer yang mulai banyak dipercaya menduduki jabatan publik. Ia menilai tren tersebut sebagai anomali dalam tata kelola pemerintahan modern karena berpotensi menggeser ukuran kelayakan pejabat dari kompetensi menjadi popularitas digital.
Dalam keterangan tertulis, Minggu (28/12/2025), Ronny menegaskan jabatan publik merupakan mandat konstitusional yang menuntut kecakapan teknis, etika pelayanan publik, serta pemahaman mendalam terkait regulasi dan pengelolaan sumber daya negara.
Menurut Ronny, popularitas di media sosial tidak dapat dijadikan parameter tunggal untuk menilai kualitas seorang pejabat. Ia mengakui influencer memiliki kemampuan komunikasi dan kedekatan dengan publik, namun jabatan publik tidak berhenti pada urusan pencitraan.
“Ada aspek perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga tanggung jawab politik yang membutuhkan kompetensi tersendiri,” ujarnya.
Ronny juga menyatakan keterlibatan figur kreatif dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda. Meski demikian, ia menekankan perlunya standar kelayakan yang jelas agar penempatan influencer di pemerintahan tidak memunculkan persepsi bahwa jabatan negara hanya menjadi panggung personal branding.
Ia mengingatkan, jika popularitas menjadi syarat utama, meritokrasi dapat melemah dan publik berisiko memandang jabatan publik sebagai sarana menaikkan citra, bukan ruang pengabdian.
Selain itu, Ronny menyoroti potensi konflik kepentingan karena sebagian influencer kerap terlibat kerja sama komersial dan promosi produk. Tanpa pedoman etik yang ketat, ia menilai dapat muncul pertanyaan mengenai objektivitas keputusan pejabat publik yang memiliki latar belakang endorsement dan relasi bisnis.
“Negara tidak dapat dijalankan berdasarkan logika konten viral. Kebijakan publik harus lahir dari proses kajian yang matang, bukan tren algoritma,” katanya.
Karena itu, Pusaka mendorong pemerintah maupun partai politik tetap mengedepankan rekam jejak, pemahaman kebijakan, serta integritas dalam menentukan pejabat publik. Ronny menegaskan keterbukaan terhadap kalangan muda dan kreatif tetap diperlukan, namun harus ditempatkan melalui mekanisme yang terukur dan profesional.
“Kita tidak menolak influencer terlibat dalam pemerintahan. Namun perlu ada pelatihan, peningkatan kapasitas, dan standar etik agar peran tersebut berjalan sesuai kepentingan publik,” pungkasnya.
