Wakil Ketua Umum Persatuan Ummat Islam (PUI) Irfan Ahmad Fauzi mengimbau agar ruang publik tidak terus dipenuhi spekulasi terkait isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Imbauan itu disampaikan di tengah ramainya pembahasan mengenai kabar adanya Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri yang belakangan telah dibantah oleh DPR.
Menurut Irfan, setelah DPR menegaskan belum menerima Surpres pergantian Kapolri, perhatian publik seharusnya tidak lagi tersita oleh isu-isu yang belum memiliki kepastian.
“Energi bangsa jangan habis untuk membahas isu-isu liar yang belum memiliki kepastian,” ujar Irfan kepada wartawan, Kamis, 6 Agustus 2026.
Irfan menilai, fokus masyarakat perlu diarahkan pada dukungan terhadap program-program pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan publik. Ia menyebut sejumlah agenda seperti penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Ia juga mengingatkan agar perhatian pemerintah maupun masyarakat tidak terpecah oleh perdebatan yang belum jelas kebenarannya. “Jangan sampai perhatian pemerintah maupun masyarakat terpecah oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Rakyat lebih membutuhkan hasil kerja nyata daripada perdebatan yang tidak produktif,” katanya.
Senada, Ketua Umum PUI Raizal Arifin menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan secara optimal.
Raizal menambahkan bahwa pengangkatan maupun pergantian Kapolri merupakan kewenangan konstitusional Presiden dan perlu dihormati oleh semua pihak. “Kita percayakan sepenuhnya kepada Presiden sesuai mekanisme konstitusi. Tidak perlu membangun berbagai spekulasi yang justru berpotensi mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.
