PSI NTT Minta Publik Pisahkan Perbedaan Politik dari Penilaian Rekam Jejak Pembangunan Jokowi

PSI NTT Minta Publik Pisahkan Perbedaan Politik dari Penilaian Rekam Jejak Pembangunan Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajak masyarakat memisahkan perbedaan pilihan politik dari penilaian terhadap rekam jejak pembangunan di NTT menjelang kunjungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo ke daerah itu pada Jumat (31/7) hingga 2 Agustus 2026.

Sekretaris DPW PSI NTT Junaidin Mahasan, dalam keterangan di Kupang, Kamis, mengatakan masyarakat masih mengingat berbagai program pembangunan yang dijalankan pada masa pemerintahan Joko Widodo, terutama pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antarpulau.

Menurut Junaidin, ketika nama Joko Widodo kembali disebut, ingatan masyarakat NTT tentang jejak pembangunan di daerah tersebut ikut muncul. Ia menilai pada era Joko Widodo terjadi pergeseran paradigma pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris.

Junaidin menyebut perubahan itu, dalam pandangan PSI NTT, tidak berhenti pada slogan, melainkan diwujudkan melalui pembangunan jalan, pelabuhan, pengembangan kawasan pariwisata, serta program Tol Laut.

Ia menilai Tol Laut menjadi salah satu simbol perubahan kebijakan pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah kepulauan, termasuk di NTT. “Laut yang dulu menjadi pemisah, perlahan diubah menjadi jalan. Jarak yang dulu menjadi hambatan, mulai diubah menjadi konektivitas,” ujarnya.

Junaidin menegaskan perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghapus fakta sejarah mengenai pembangunan yang telah berlangsung. Ia juga menyatakan konsep Indonesia-sentris menunjukkan kehadiran negara hingga wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah yang selama ini menghadapi keterisolasian.

Menurutnya, kunjungan Joko Widodo ke NTT tidak hanya dipandang sebagai agenda politik, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk mengingat berbagai kebijakan pembangunan yang pernah dijalankan pemerintah pusat di daerah tersebut.

Junaidin menambahkan, pihaknya tidak bermaksud mengkultuskan tokoh tertentu, melainkan mengajak masyarakat melihat rekam jejak pembangunan secara objektif. “Bagi banyak masyarakat NTT, Pak Jokowi telah meninggalkan jejak. Jejak itu masih bisa dilihat, masih bisa dirasakan, dan masih menjadi bagian dari cerita pembangunan NTT,” katanya.