Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan, mengajak publik untuk memisahkan perbedaan pilihan politik dari penilaian terhadap rekam jejak pembangunan di NTT. Ia menilai, perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menghapus fakta pembangunan yang telah dirasakan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan menjelang rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke NTT pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Junaidin mengatakan masyarakat masih mengingat berbagai pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi.
Menurut Junaidin, setiap kali nama Jokowi disebut, ingatan masyarakat NTT tentang jejak pembangunan di wilayah tersebut kembali muncul. Ia menilai pada era pemerintahan Jokowi terjadi pergeseran paradigma pembangunan dari yang sebelumnya berpusat di Jawa menjadi lebih merata di berbagai daerah.
Ia menyebut perubahan itu dirasakan melalui sejumlah program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, pembangunan jalan dan pelabuhan, pengembangan kawasan pariwisata, serta program Tol Laut. Junaidin menilai Tol Laut bukan sekadar aktivitas pelayaran antarpelabuhan, melainkan bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah di NTT.
Junaidin menegaskan, pihak-pihak yang berbeda pilihan politik tetap dapat mempertahankan pandangannya, namun ia meminta agar capaian pembangunan yang pernah dirasakan masyarakat tidak dikesampingkan. Ia juga menilai kunjungan Jokowi ke NTT tidak semata dipandang sebagai agenda politik, melainkan momentum untuk mengingat kembali kebijakan pemerintah pusat yang pernah dijalankan di wilayah tersebut.
Ia menambahkan, kedatangan Jokowi kembali ke NTT dinilai dapat membangkitkan memori masyarakat terhadap berbagai pembangunan yang telah dilakukan pada masa pemerintahannya. Menurutnya, hubungan emosional antara Jokowi dan masyarakat NTT terbentuk melalui perhatian dan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat selama masa pemerintahan tersebut.
