Lambannya penanganan sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Kupang kembali menjadi perhatian. Salah satu yang disorot adalah skandal GOR yang telah diselidiki sejak 2019, tetapi hingga kini belum mencapai penyelesaian. Kondisi ini dinilai mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam penegakan hukum.
Keterlambatan tersebut tidak semata dipandang sebagai masalah teknis yuridis, melainkan juga mencerminkan lemahnya komitmen politik untuk memberantas korupsi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pemikiran John Rawls dalam A Theory of Justice dikutip untuk menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari kemampuannya menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Ketika penguasa dinilai justru berubah menjadi pihak yang merugikan rakyat yang dipimpinnya, maka kontrak sosial antara pemimpin dan masyarakat dianggap mengalami kerusakan mendasar. Di Kabupaten Kupang, gambaran erosi kontrak sosial itu disebut tampak dari harapan masyarakat yang memberikan mandat kepemimpinan melalui pemilihan umum demi pelayanan publik berkualitas, namun berhadapan dengan dugaan penjarahan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan bersama.
Di tengah situasi tersebut, Kejaksaan Negeri Kupang disebut memikul beban besar untuk menuntaskan rangkaian perkara korupsi yang berjalan. Intensifikasi penyelidikan dan penyidikan yang tengah berlangsung dinilai menunjukkan keseriusan institusi penegak hukum dalam membasmi praktik korupsi, meski prosesnya tidak sederhana karena kompleksitas perkara dan keterlibatan berbagai pihak.
Upaya koordinasi yang melibatkan Kejaksaan Negeri Kupang, Polda NTT, Polres Kupang, hingga Kejaksaan Tinggi juga disebut sebagai bagian dari langkah sistematis penanganan kasus. Namun, efektivitas koordinasi tersebut dinilai akan diuji melalui kemampuan aparat menuntaskan perkara-perkara yang telah berlarut-larut, terutama skandal GOR yang telah berjalan selama lima tahun.
Sementara itu, penahanan Kepala Dinas Kesehatan dalam kasus Dana BOK dipandang sebagai sinyal bahwa penegakan hukum tidak memandang jabatan. Meski demikian, penilaian positif tersebut disebut masih perlu dibuktikan melalui konsistensi penanganan di seluruh kasus yang tengah berjalan.
