PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mendapat mandat besar untuk membangun infrastruktur fisik program Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Penugasan ini datang setelah perusahaan tersebut bertransformasi dari PT Yodya Karya (Persero), BUMN yang selama puluhan tahun dikenal sebagai konsultan konstruksi.
Mandat pembangunan diberikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Oktober 2025. Dalam instruksi itu, Agrinas ditugaskan membangun gerai koperasi, pergudangan, dan fasilitas pendukung ekonomi desa. Program ini juga melibatkan belasan kementerian dan lembaga lain, menandakan skala agenda yang bersifat nasional.
Target pembangunan disebut berada pada kisaran 80.000 hingga lebih dari 83.000 unit koperasi desa. Setiap unit dirancang berupa bangunan sekitar 20 x 30 meter dengan fungsi beragam, mulai dari toko kebutuhan pokok, klinik desa, hingga gudang penyimpanan. Biaya pembangunan per unit ditetapkan sekitar Rp 1,6 miliar, sehingga nilai proyek fisik diperkirakan melampaui Rp 130 triliun.
Di luar biaya konstruksi, terdapat skema pembiayaan perbankan yang memungkinkan koperasi memperoleh plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar per unit dengan tenor enam tahun. Jika seluruh skema dimanfaatkan, eksposur keuangan negara disebut dapat mendekati Rp 240 triliun. Pada tahap awal, pemerintah dilaporkan telah mengucurkan dana ratusan miliar rupiah sebagai pembiayaan awal. Memasuki awal 2026, puluhan ribu unit disebut berada dalam tahap pembangunan, sementara ratusan unit dilaporkan telah berdiri.
Di tengah percepatan tersebut, pertanyaan mengenai transparansi dan tata kelola program menguat di ruang publik. Program berskala besar, dengan pembiayaan berlapis dan pelaksanaan lintas wilayah, dinilai membutuhkan keterbukaan yang memadai agar akuntabilitas tetap terjaga.
Secara konsep, Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekadar bangunan koperasi, melainkan pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi. Dalam satu kompleks, warga diharapkan dapat mengakses kebutuhan pokok, layanan kesehatan sederhana, distribusi pupuk, hingga gas bersubsidi. Koperasi juga dirancang memiliki armada kendaraan untuk mendukung distribusi barang, termasuk ke wilayah yang sulit dijangkau, sehingga berperan sebagai simpul logistik ekonomi desa.
Namun, konsep tersebut dinilai menuntut perencanaan dan pengelolaan yang matang. Infrastruktur fisik dipandang hanya salah satu komponen. Tanpa manajemen koperasi yang profesional, jaringan pasokan yang stabil, serta partisipasi aktif anggota, fasilitas yang dibangun berisiko tidak berfungsi optimal.
Dalam pelaksanaan konstruksi, Agrinas menerapkan standardisasi biaya pembangunan, dengan nilai yang relatif sama untuk setiap unit di seluruh Indonesia. Pendekatan ini dipandang dapat mempercepat eksekusi dan menyederhanakan perencanaan. Meski demikian, keragaman geografis Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan standar biaya tunggal, terutama di wilayah terpencil dan kawasan timur Indonesia yang kerap memiliki biaya konstruksi lebih tinggi dibanding wilayah lain.
Pertanyaan yang muncul berkisar pada kemampuan standar biaya tersebut dalam menjamin kualitas bangunan yang setara di semua daerah, serta potensi penurunan kualitas di wilayah dengan biaya lebih mahal. Dalam proyek berskala besar dan dikejar waktu, kebutuhan pengawasan ketat menjadi sorotan agar kecepatan tidak mengorbankan mutu.
Kompleksitas juga terlihat pada struktur pendanaan. Selain dana pemerintah pusat, program melibatkan bank-bank milik negara melalui penyaluran kredit kepada koperasi. Program ini juga bersinggungan dengan dana desa serta dukungan anggaran pemerintah daerah. Skema berlapis dinilai dapat memperkuat keberlanjutan, tetapi sekaligus meningkatkan kebutuhan pengawasan yang transparan.
Salah satu pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah pembagian tanggung jawab apabila koperasi tidak mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan: siapa yang menanggung beban pinjaman—koperasi, pemerintah daerah, atau negara melalui mekanisme fiskal.
Perdebatan publik turut menguat setelah muncul kabar rencana pengadaan kendaraan operasional koperasi dalam jumlah besar. Informasi itu disebut pertama kali mencuat bukan melalui pengumuman resmi pemerintah, melainkan dari pernyataan perusahaan otomotif luar negeri yang menyebut adanya kontrak ekspor kendaraan ke Indonesia. Nilainya disebut mencapai puluhan triliun rupiah dengan jumlah lebih dari seratus ribu unit kendaraan pikap.
Kontroversi muncul karena proses pengadaan dinilai kurang transparan. Publik disebut kesulitan menemukan dokumen pengadaan yang dapat diakses secara terbuka, sementara sejumlah pihak mempertanyakan apakah prosedur telah mengikuti regulasi yang berlaku. Organisasi masyarakat sipil dan sejumlah anggota parlemen kemudian meminta klarifikasi dari pihak terkait, dengan alasan proyek sebesar ini semestinya dijalankan dengan keterbukaan tinggi agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Situasi tersebut memperlihatkan dilema klasik dalam pembangunan skala besar: menyeimbangkan kecepatan pelaksanaan dengan akuntabilitas tata kelola. Program yang berjalan lambat kerap dinilai tidak efektif, tetapi percepatan tanpa transparansi memadai juga berisiko memunculkan persoalan baru, termasuk penurunan kepercayaan publik.
Di tingkat daerah, program ini juga menghadapi tantangan terkait ketersediaan lahan dan dukungan pemerintah daerah. Berbedanya kapasitas fiskal dan kesiapan tata ruang antarwilayah dapat memengaruhi kecepatan dan kelancaran implementasi. Sebagian daerah mungkin dapat menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung dengan cepat, sementara wilayah lain memerlukan waktu lebih panjang.
Keberhasilan program pada akhirnya dinilai tidak semata ditentukan oleh jumlah bangunan yang berdiri. Faktor penentu lain adalah manajemen, partisipasi anggota, serta keterhubungan koperasi dengan jaringan pasar yang lebih luas. Tanpa aktivitas ekonomi yang hidup, bangunan koperasi berisiko menjadi infrastruktur yang kurang dimanfaatkan.
Dalam konteks itu, transparansi dipandang sebagai fondasi untuk menjaga kepercayaan publik. Pembukaan dokumen pengadaan, penjelasan mekanisme pendanaan, serta pelibatan lembaga pengawas secara aktif disebut dapat membantu memastikan program berjalan sesuai tujuan. Pertanyaan kunci yang mengiringi pelaksanaan program ini bukan hanya seberapa banyak unit dibangun, melainkan sejauh mana masyarakat desa benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan koperasi tersebut.
