JAKARTA – Nama Media Wahyudi Askar belakangan menjadi perhatian publik karena kerap menyampaikan koreksi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Kritik yang disampaikannya mencakup beberapa kebijakan, mulai dari MBG, Kopdes Merah Putih, hingga rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI).
Terkait kebijakan URI, Media menilai rencana tersebut tidak masuk akal. Ia menyebut pernah bertemu perwakilan Russell Group di Inggris yang menyampaikan kekhawatiran mengenai pembangunan 10 kampus tersebut. Menurutnya, pihak itu mempertanyakan dasar dan logika kebijakan tersebut.
Media juga menyoroti perubahan arah kebijakan yang disampaikan pemerintah. Ia membandingkan pernyataan Presiden Prabowo pada Januari yang menyebut pembangunan sekolah kedokteran dan engineer, dengan perkembangan pada Juli yang disebutnya berubah menjadi pendidikan kebangsaan.
Presiden Prabowo melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara pada 22 Juli 2026.
Media Wahyudi Askar dikenal sebagai ekonom, akademisi di Universitas Gadjah Mada (UGM), serta pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam berbagai isu kebijakan publik, ia kerap menjadi rujukan untuk masukan kritis terkait ekonomi makro, keadilan fiskal, dan transparansi kebijakan pemerintah.
Dari sisi pendidikan, Media menyelesaikan studi sarjana di UGM sebelum melanjutkan pendidikan magister di bidang kajian pembangunan. Ia kemudian meraih gelar doktor di bidang Kebijakan dan Manajemen Pembangunan dari The University of Manchester, Inggris. Latar pendidikan tersebut disebut membentuk sudut pandangnya dalam menilai efektivitas anggaran negara dan dampaknya terhadap masyarakat.
Di UGM, Media mengajar dan melakukan riset dengan fokus antara lain pada keadilan fiskal, perpajakan, pemberdayaan UMKM, serta transisi energi yang inklusif. Selain berkiprah di kampus, ia mendirikan CELIOS sebagai lembaga think tank independen yang rutin merilis riset berbasis data untuk mendorong tata kelola ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu riset yang disebut dirilis CELIOS adalah terkait oligarki yang dinilai semakin memengaruhi ekonomi dan sistem politik di Indonesia. Dalam konteks itu, CELIOS mendorong penerapan pajak khusus sebesar dua persen bagi kelompok super kaya. Lembaga tersebut juga merekomendasikan pembiayaan partai politik oleh publik dengan tujuan agar partai menjadi lebih independen.
Sebelum membesarkan CELIOS, Media disebut memiliki pengalaman di dunia advokasi dan riset internasional bersama Oxfam. Ia juga menyoroti efisiensi distribusi anggaran negara, ketepatan sasaran bantuan sosial, serta tata kelola program fiskal agar berdampak pada pemerataan ekonomi.
Bagi Media, pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan, melainkan dari sejauh mana kebijakan anggaran dan fiskal mampu memperkecil ketimpangan di masyarakat.
