JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antarstruktur partai untuk membangun organisasi yang solid sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan pada Forum Konsultasi Nasional Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) dan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) se-Indonesia di Jakarta, Senin (27/7).
Almuzzammil menyebut forum tersebut merupakan wujud kerja bersama antara MPP dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS. Menurut dia, kegiatan itu juga melibatkan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Wilayah (BPPW) serta Badan Pembinaan Pejabat Publik DPP PKS yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas MPW.
"Jadi kerja kita hari ini adalah kerja sinergis, antara MPP dan DPP. Kita hadirkan Ketua BPPW karena ada wilayah khusus dan juga BPPPu karena tugas MPW juga terkait dengan pembinaan pejabat publik di wilayah," ujar Almuzzammil di hadapan 120 orang dari unsur Pimpinan MPP, DPP, serta para ketua dan sekretaris MPW PKS seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Almuzzammil juga mengingatkan agar partai mencermati perubahan geopolitik global, perkembangan nasional, dinamika daerah, hingga kondisi internal partai. Ia menilai pemantauan tersebut penting sebagai dasar merumuskan kebijakan politik yang adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Terkait pengembangan basis dukungan politik, Almuzzammil menekankan perlunya memperluas jangkauan pelayanan kepada kelompok perempuan dan generasi muda. Ia berharap langkah itu dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan, generasi Z, serta pemilih milenial, sekaligus mendorong regenerasi kepemimpinan partai secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, proses penokohan kader seharusnya tumbuh secara alamiah melalui rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, kompetensi, dan integritas, bukan semata-mata karena penugasan formal. Ia juga meminta kader meneguhkan keyakinan ideologis serta semangat pengabdian dalam menjalankan amanah partai.
Di sisi lain, Almuzzammil menyoroti tanggung jawab kepala daerah dari PKS untuk menghadirkan inovasi dan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap kepala daerah perlu memiliki program unggulan yang dapat menjadi identitas keberhasilan kepemimpinan PKS di wilayah masing-masing.
"Di tingkat lokal para gubernur, bupati, wali kota, kepala daerah, mereka bisa menentukan jalannya pembangunan di daerah. Kita amanahkan untuk menjadi City on the Hill, setiap kepala daerah harus punya program unggulan untuk memunculkan PKS di daerah tersebut," tegasnya.
Almuzzammil kemudian mencontohkan sejumlah inovasi yang disebut telah dijalankan oleh kepala daerah PKS. Di Sumatera Barat, misalnya, terdapat program Buya Hamka Muda yang ditujukan untuk membangun karakter generasi muda berlandaskan nilai-nilai kepemimpinan dan keislaman. Sementara di Kabupaten Karimun, PKS mendorong penyelenggaraan seminar yang mengangkat potensi strategis wilayah tersebut sebagai pelabuhan internasional.
"Di Sumatera Barat contohnya ada program Buya Hamka Muda. Di Karimun kita buat seminar yang mengangkat potensi Karimun sebagai pulau pelabuhan internasional menyaingi Malaysia dan Singapura," ungkap Almuzzammil.
Melalui Forum Konsultasi Nasional tersebut, Almuzzammil berharap seluruh unsur partai, mulai dari MPP, MPW, hingga kepala daerah dan pejabat publik PKS, semakin solid dalam menjalankan peran pembinaan. Ia juga berharap kebijakan dan program yang dihasilkan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik kepada PKS.
