Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus berbasis data dan opini publik. Menurutnya, pemerintah perlu mendengar aspirasi warga secara terbuka, mengolahnya secara ilmiah, lalu menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin, 27 Juli 2026. Konferensi bertema Public Opinion in a Fast-Changing World itu dihadiri akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, media, dan praktisi opini publik dari berbagai negara.
Pramono menyebut kemampuan pemerintah untuk mendengarkan masyarakat secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab semakin penting di tengah perubahan yang cepat. Ia juga menyinggung dinamika Jakarta sebagai kota dengan lebih dari 11 juta penduduk yang memiliki latar belakang, kebutuhan, dan pandangan yang beragam.
“Keragaman ini menuntut pemerintah untuk menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan warganya, dan mengambil keputusan berbasis data,” kata Pramono dalam keterangan resminya, dikutip Selasa, 28 Juli 2026.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI menghimpun masukan masyarakat melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, kanal pengaduan publik, aplikasi JAKI, serta forum partisipasi masyarakat. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi pelayanan, dan menyempurnakan kebijakan daerah.
Pramono menilai pemanfaatan data perlu dibarengi dengan keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan warga. Menurutnya, langkah itu menjadi fondasi untuk menjaga kepercayaan publik.
“Dalam pandangan saya, kebijakan publik yang efektif juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat (public trust). Saya meyakini bahwa kepercayaan itu terbangun ketika warga melihat pemerintahnya hadir secara transparan, responsif, dan berdedikasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menyambut pelaksanaan WAPOR Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Jakarta. Ia menyatakan Balai Kota terbuka untuk digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi internasional.
Menurutnya, penyelenggaraan forum tersebut sejalan dengan upaya transformasi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap riset, inovasi, dan kolaborasi. Ia menambahkan, Pemprov DKI akan terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.
Pramono juga menyampaikan selamat kepada Litbang Kompas yang menerima Anugerah Media Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) 2026 atas konsistensinya menggunakan hasil riset dalam pemberitaan dan analisis publik.
