Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara pada Minggu, 14 Juni 2026, untuk membahas perkembangan dan strategi penguatan iklim investasi di Indonesia. Salah satu pejabat yang hadir adalah Dony Oskaria, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan yang menyebut minat investor global terhadap Indonesia meningkat tajam. Peningkatan minat ini dipandang sebagai indikator kepercayaan pelaku ekonomi internasional terhadap stabilitas serta potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Pembahasan rapat juga mencakup identifikasi dan penjajakan peluang investasi strategis yang dinilai berdampak besar bagi kemajuan nasional. Prabowo menekankan pentingnya menjaga momentum positif melalui penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan realisasi proyek-proyek investasi yang dinilai menjanjikan, serta pengawalan ketat terhadap setiap peluang agar memberi kontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi.
Salah satu arahan utama Prabowo adalah agar data dan informasi terkait investasi disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurut arahan tersebut, keterbukaan dipandang penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sekaligus menunjukkan capaian konkret dalam menarik dan merealisasikan investasi.
Menanggapi hal itu, Dony Oskaria melalui keterangan tertulis pada Senin, 15 Juni 2026, menyatakan instruksi Presiden menekankan pengawalan cermat atas setiap potensi investasi serta komunikasi perkembangan yang transparan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah memandang investasi sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan, dan penguatan daya saing nasional. Karena itu, komitmen mendorong masuknya investasi diarahkan agar tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa transparansi tidak hanya berbentuk pelaporan angka investasi, tetapi juga mencakup penjelasan mengenai dampak yang dihasilkan, seperti penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan peningkatan pendapatan daerah. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami kontribusi investasi terhadap pembangunan serta terlibat memberikan masukan dan kritik konstruktif.
Rapat yang dipimpin Prabowo itu disebut menjadi penanda awal fase baru pengelolaan investasi dengan penekanan pada pengawalan dan komunikasi terbuka. Dengan meningkatnya minat investor global, pemerintah menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih signifikan.
Dukungan terhadap investasi strategis disebut akan ditingkatkan pada sektor-sektor yang berpotensi tumbuh tinggi dan menyerap tenaga kerja, antara lain energi terbarukan, infrastruktur digital, industri manufaktur bernilai tambah tinggi, serta pariwisata. Pengawalan yang dimaksud tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fasilitasi perizinan, penyediaan insentif yang kompetitif, serta upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan minim hambatan birokrasi.
Secara keseluruhan, arah kebijakan investasi yang ditekankan dalam rapat tersebut mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Pemerintah berharap kombinasi meningkatnya minat investor, peluang strategis yang teridentifikasi, serta komitmen pengawalan dan keterbukaan informasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
