Pos Penjaga Perbatasan Bu Chap dan komune Kien Duc menandatangani perjanjian persaudaraan untuk memperkuat koordinasi dalam membangun pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, sekaligus memperkokoh dukungan publik di garis depan Tanah Air.
Program ini dilaksanakan berdasarkan implementasi Kesimpulan No. 99-KL/TW tertanggal 17 Oktober 2024 dari Politbiro, Keputusan No. 89/QD-TTg tertanggal 19 Mei 2025 dari Perdana Menteri tentang pembangunan sistem pertahanan perbatasan nasional, serta Arahan No. 01/CT-TTg dari Perdana Menteri mengenai kegiatan kemitraan antar instansi dan unit dalam Satuan Penjaga Perbatasan.
Sesuai kesepakatan, kedua pihak akan secara rutin bertukar informasi dan berkoordinasi dalam penyebarluasan pedoman serta kebijakan Partai, hukum dan peraturan Negara. Kerja sama juga mencakup upaya mempromosikan pengelolaan dan perlindungan kedaulatan wilayah nasional serta keamanan perbatasan, termasuk pendidikan mengenai tradisi revolusioner, tradisi Tentara Rakyat Vietnam, dan Penjaga Perbatasan.
Selain itu, kedua belah pihak bersepakat memperkuat penyelenggaraan pertukaran budaya, seni, dan olahraga. Kegiatan kunjungan dan dukungan bagi para perwira, prajurit, serta masyarakat juga akan dilakukan pada hari libur, festival, dan hari-hari tradisional.
Koordinasi turut diarahkan pada kegiatan yang berfokus pada perbatasan, pembangunan pertahanan dan keamanan nasional di wilayah tersebut, serta penerapan model “Pelajaran Perbatasan”. Kesepakatan juga mencakup kegiatan pengalaman di perbatasan dan patok perbatasan, serta penerimaan anggota baru ke dalam Persatuan Pemuda dan Partai di patok kedaulatan untuk mendidik generasi muda tentang tradisi patriotik dan menumbuhkan kesadaran menjaga kedaulatan nasional.
Di bidang sosial, Pos Penjaga Perbatasan Bu Chap dan komune Kien Duc akan berkoordinasi dalam kegiatan kesejahteraan sosial, membantu masyarakat mengatasi dampak bencana alam dan epidemi, serta mendukung keluarga penerima manfaat kebijakan, rumah tangga miskin, dan keluarga yang berjasa dalam revolusi. Langkah ini juga ditujukan untuk memperkuat peran seluruh sistem politik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan serta perlindungan perbatasan nasional.
Upacara penandatanganan perjanjian persaudaraan tersebut dinilai berkontribusi mempererat solidaritas dan hubungan antara Pasukan Penjaga Perbatasan dengan komite Partai setempat, otoritas, dan masyarakat. Kesepakatan ini juga menjadi landasan bagi kedua unit untuk berkoordinasi lebih efektif dalam pelaksanaan tugas pembangunan sosial-ekonomi yang terkait dengan penguatan pertahanan dan keamanan nasional, serta membangun dukungan publik yang kuat di wilayah perbatasan.
