Komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta mendorong pembangunan yang tertib dan berkelanjutan di Bali diperkuat melalui sinergi antara kepolisian dan lembaga legislatif. Upaya tersebut tercermin dalam silaturahmi antara Subdirektorat I Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali dengan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali di Bendega, Renon, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Pertemuan yang mengusung tema “Membangun Sinergitas dan Komunikasi Strategis Demi Terpeliharanya Harkamtibmas yang Kondusif di Provinsi Bali” berlangsung dalam suasana hangat. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan di Bali.
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Intelkam Polda Bali Komisaris Besar Polisi Andy Ervyn, S.I.K., M.H., didampingi jajaran Subdit I Ditintelkam Polda Bali. Dari unsur legislatif, hadir Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., Wakil Ketua Pansus Gede Harja Astawa, anggota Pansus Nyoman Oka Antara, Wayan Bawa, Zulfikar Wijaya, serta tenaga ahli Pansus TRAP DPRD Bali.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha menilai komunikasi yang terbangun antara DPRD Bali dan Polda Bali sebagai langkah positif untuk menjaga Bali tetap aman, nyaman, dan berkembang sesuai koridor hukum. Ia menekankan DPRD dan kepolisian memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal tata ruang, pengelolaan aset daerah, dan sistem perizinan agar berjalan sesuai ketentuan demi kepentingan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga Bali ke depan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama, baik dalam penataan ruang, pengelolaan aset, maupun perizinan. Sesuai kewenangan masing-masing, kita harus saling bersinergi demi kepentingan masyarakat Bali,” ujar Supartha.
Supartha juga menyoroti bahwa regulasi tata ruang telah mengatur kawasan yang tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan, seperti kawasan tebing, jurang, sempadan pantai, dan sempadan sungai. Menurutnya, tantangan utama saat ini terletak pada konsistensi penerapan aturan.
“Kita tinggal menjalankan aturan yang sudah ada. Jangan sampai pembangunan melanggar ketentuan tata ruang maupun alih fungsi lahan. Bali ini wilayahnya kecil, tetapi menjadi perhatian masyarakat nasional bahkan internasional. Karena itu, kita wajib menjaga kelestarian dan keberlanjutannya,” tegasnya.
Sementara itu, Andy Ervyn menyatakan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Bali dan DPRD Bali, khususnya Pansus TRAP, dalam menjaga situasi keamanan daerah. Ia mengatakan Ditintelkam Polda Bali akan terus bersinergi dengan Pansus TRAP untuk mengawasi persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Provinsi Bali, serta isu-isu yang berpotensi memicu polemik di masyarakat.
Menurutnya, pengawasan pada sektor-sektor tersebut penting karena persoalan tata ruang dan pembangunan yang tidak sesuai aturan dapat berkembang menjadi konflik sosial jika tidak ditangani dengan tepat. Ia juga mengingatkan bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia sangat bergantung pada situasi keamanan untuk menjaga kepercayaan wisatawan.
Andy Ervyn menyebut jumlah kunjungan wisatawan ke Bali saat ini sekitar 19 ribu orang per hari. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi keimigrasian untuk mengantisipasi masuknya pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.
Selain koordinasi lintas instansi di dalam negeri, Polda Bali juga meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dari sejumlah negara untuk memberantas kejahatan lintas negara yang dapat mengganggu keamanan Bali. Sebagai inovasi pengawasan keberadaan warga negara asing, Polda Bali mengembangkan aplikasi Cakrawasi yang melibatkan hotel, vila, hingga biro perjalanan untuk melaporkan kedatangan wisatawan asing secara cepat guna memudahkan pemantauan dan deteksi dini potensi gangguan keamanan.
Menutup pertemuan, Andy Ervyn menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut dan berharap komunikasi strategis antara Ditintelkam Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali dapat berlanjut secara berkesinambungan. Kedua institusi sepakat memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mengawal penataan ruang, pengelolaan aset daerah, serta sistem perizinan agar pembangunan berjalan sesuai regulasi tanpa mengabaikan aspek keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan.
Silaturahmi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan hubungan Polda Bali dan DPRD Provinsi Bali untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang tertib, berkelanjutan, serta menjaga Bali tetap aman dan kondusif sebagai destinasi wisata sekaligus rumah bagi masyarakat Bali.
