Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Abdurrahman menyatakan persetujuannya atas rencana penerimaan hibah kapal Giuseppe Garibaldi dari Italia. Persetujuan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama bilateral, namun disertai permintaan agar pemerintah terbuka terkait rencana keberlanjutan operasional kapal tersebut.
Pernyataan Mahfudz disampaikan dalam rapat Komisi I DPR RI bersama Wakil Menteri beserta jajaran pemerintah terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2026).
Mahfudz mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pembahasan internal di Kelompok Komisi (Poksi) serta merujuk arahan Ketua Majelis Syuro. Menurutnya, Fraksi PKS pada prinsipnya menyetujui penerimaan hibah itu sebagai langkah membangun hubungan kerja sama yang baik dengan Italia.
Meski demikian, Mahfudz mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan konsekuensi dari penerimaan hibah alat utama sistem persenjataan (alutsista), terutama potensi beban biaya yang dapat timbul di kemudian hari. Ia menyoroti risiko pembengkakan anggaran operasional dan perawatan kapal.
“Tentu ada risiko-risiko dari penerimaan hibah ini, termasuk masalah biaya operasional dan perawatannya. Jadi, pada prinsipnya kami setuju, tetapi kami tidak ingin hal ini menjadi beban tak terduga,” ujar Mahfudz dalam rapat tersebut.
Dalam fungsi pengawasan, Fraksi PKS mendesak pemerintah segera memaparkan rencana pasca-penerimaan kapal secara komprehensif. Pemerintah diminta memastikan kapal hibah itu memiliki nilai tambah bagi pertahanan nasional serta selaras dengan kemampuan anggaran negara.
Mahfudz menekankan perlunya penjelasan rinci mengenai rencana penggunaan, dukungan operasional, dan skema pembiayaan. “Kami butuh kejelasan keberlanjutan keberadaan kapal ini nantinya seperti apa. Daya gunanya bagaimana, serta proses daya dukung dan skema pembiayaannya juga wajib dijelaskan secara tuntas kepada kami,” kata Mahfudz.
