SEMARANG — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menggelar Sosialisasi Konsepsi Dasar Partai (SKDP) di Hotel Grasia, Semarang, Minggu (30/8/2026). Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ideologi, meningkatkan kapasitas kader, serta memperkuat tata kelola organisasi.
Forum tersebut diikuti jajaran pengurus MPW, DPW, dan DSW, anggota legislatif PKS di DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar. SKDP disebut tidak semata menjadi agenda pengulangan dokumen internal partai, melainkan ruang untuk mempertemukan konsepsi dasar partai dengan dinamika politik, kebutuhan masyarakat, kebijakan publik, serta tuntutan profesionalisme organisasi.
PKS menilai mandat politik yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi membawa konsekuensi tanggung jawab untuk menghadirkan kerja politik yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, konsepsi dasar partai didorong agar diterjemahkan dalam praktik, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan advokasi.
Sejumlah pimpinan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS hadir sebagai narasumber, antara lain Syamsu Hilal selaku Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi; Memed Sosiawan, Ketua Komisi Kebijakan Publik; Hermanto, Ketua Komisi SDM, Organisasi dan Kewilayahan; Sapto Waluyo, Ketua Komisi Kajian Strategis; serta Sri Rahayu, Anggota Komisi Pembangunan dan Ketahanan Keluarga. Komposisi pembicara itu mencerminkan cakupan pembahasan yang meliputi ideologi, konstitusi, kebijakan publik, penguatan organisasi, pembacaan lingkungan strategis, hingga pembangunan manusia dan ketahanan keluarga.
Dalam forum tersebut, AD-ART PKS, Falsafah Dasar PKS, serta Garis Besar Kebijakan Partai (GBKP) ditegaskan sebagai fondasi sekaligus kompas perjuangan. Syamsu Hilal menekankan pemahaman atas ketiga landasan itu tidak berhenti pada hafalan atau pengetahuan normatif. “Pemahaman terhadap AD-ART, Falsafah Dasar, dan GBKP diharapkan diterjemahkan ke dalam cara berpikir, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, fungsi legislasi, pengawasan pemerintahan, dan advokasi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, ketika nilai dasar itu diterjemahkan ke dalam tindakan, ideologi dapat menjadi energi bagi kerja politik yang konkret dan terukur.
Penguatan konsepsi dasar dinilai penting bagi anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan pemerintahan. Kursi parlemen dipandang sebagai ruang menjalankan mandat masyarakat, sehingga keterpilihan melalui pemilu disebut sebagai awal dari tanggung jawab yang perlu dipertanggungjawabkan melalui kinerja.
Memed Sosiawan menegaskan posisi legislator harus dimaknai sebagai mandat memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Kursi legislatif bukan sekadar posisi politik, melainkan mandat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui legislasi, penganggaran, pengawasan, dan advokasi,” katanya. Ia menyebut pemahaman ideologi dan arah kebijakan partai diharapkan memperkuat kualitas keputusan politik sekaligus menjaga konsistensi antara janji perjuangan dan pelayanan kepada konstituen.
Dalam konteks politik lokal, anggota legislatif berhadapan langsung dengan beragam persoalan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga pelayanan publik. Karena itu, ukuran keberhasilan politik disebut tidak hanya pada jumlah kursi atau jabatan, tetapi juga pada sejauh mana kewenangan menghasilkan kebijakan yang menjawab persoalan masyarakat.
Selain ideologi dan kebijakan publik, SKDP juga menyoroti security awareness serta wawasan kewaspadaan dan pengamanan partai atau Wanantara. Pembahasan ini dikaitkan dengan kompleksitas lingkungan politik, perkembangan teknologi digital, derasnya arus informasi, dan potensi risiko organisasi.
Sapto Waluyo menyatakan kesadaran kewaspadaan tidak dimaksudkan membangun sikap eksklusif di tubuh organisasi. “Kesadaran kewaspadaan bukan untuk membangun sikap eksklusif, melainkan memperkuat ketahanan organisasi, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan kader menghadapi risiko secara cerdas, proporsional, dan berintegritas,” ujarnya. Ia menekankan ketahanan organisasi menjadi faktor penting di tengah perubahan pola komunikasi politik, termasuk untuk menjaga soliditas, kredibilitas, dan kepercayaan publik.
Dimensi lain yang dibahas adalah Pengarusutamaan Keluarga (PUK) sebagai perspektif dalam agenda legislasi dan kebijakan publik yang diperjuangkan anggota legislatif PKS. Sri Rahayu menilai keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan manusia dan ketahanan sosial. “Kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, ekonomi keluarga, hingga lingkungan sosial perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan keluarga dan kualitas generasi mendatang,” ujarnya.
Pembahasan SKDP juga diarahkan pada penguatan Good Political Party Governance atau tata kelola partai politik yang baik, yang mencakup organisasi modern, profesional, adaptif, dan akuntabel. Hermanto menyebut SKDP menjadi momentum untuk meneguhkan kembali politik sebagai jalan pengabdian. “SKDP menjadi momentum untuk meneguhkan kembali makna politik sebagai jalan pengabdian. Ideologi memberikan arah, organisasi membangun kapasitas, kebijakan menjadi instrumen perubahan, sementara pelayanan kepada masyarakat menjadi ukuran nyata kebermanfaatan,” tegasnya.
Melalui SKDP, PKS Jawa Tengah menegaskan upaya menyambungkan nilai perjuangan dengan praktik politik di lapangan. Penguatan ideologi, pengembangan organisasi, serta dorongan agar kebijakan dan kerja legislasi berorientasi pada kebutuhan masyarakat disebut menjadi bagian dari langkah menghadirkan politik yang diukur dari kebermanfaatannya.
