Politik dan pemerintahan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Politik kerap dipahami sebagai cara memperoleh kekuasaan, sementara pemerintahan menjalankan kekuasaan tersebut melalui kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Di era digital, akses publik untuk memantau dinamika politik dan pemerintahan semakin terbuka. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang kerap mendapat sorotan, antara lain karena figur pemimpinnya yang aktif dan populer di media sosial. Namun, seberapa besar sebenarnya minat warga Jawa Barat terhadap isu politik dan pemerintahan?
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2026 menunjukkan mayoritas warga Jawa Barat cenderung kurang menaruh perhatian pada isu-isu politik dan pemerintahan. Rinciannya, 37,6% responden menyatakan kurang tertarik dan 24% mengaku tidak tertarik sama sekali.
Dalam laporan tersebut, rendahnya ketertarikan ini dikaitkan dengan sejumlah kemungkinan latar belakang, mulai dari ekspektasi terhadap janji kampanye yang dinilai tidak terpenuhi, perhatian yang lebih besar pada persoalan ekonomi dan urusan domestik yang dianggap lebih nyata, hingga karakteristik masyarakat adat yang cenderung menghindari konflik. Faktor-faktor itu disebut dapat mendorong sikap acuh terhadap isu politik dan pemerintahan.
Di sisi lain, survei yang sama juga mencatat adanya kelompok warga yang tetap mengikuti isu-isu politik dan pemerintahan. Sebanyak 37,6% responden menyatakan tertarik, terdiri dari 34,3% yang mengaku cukup tertarik dan 3,3% yang menyatakan sangat tertarik.
Besarnya jumlah pemilih di Jawa Barat menjadikan provinsi ini sebagai arena persaingan politik yang dinamis. Kondisi tersebut turut didukung oleh karakter wilayah yang disebut tidak memiliki basis massa partai politik yang kaku, sehingga pergerakan dukungan politik dinilai lebih cair.
Penetrasi informasi digital juga dinilai berpengaruh terhadap minat masyarakat mengikuti perkembangan politik dan pemerintahan. Aktivitas kepala daerah yang kerap membuat konten di media sosial—seperti blusukan dan interaksi langsung dengan warga—disebut memunculkan beragam respons publik. Dengan cara itu, isu yang sebelumnya dianggap kaku dapat berubah menjadi konsumsi harian yang lebih mudah diakses dan menarik bagi sebagian masyarakat.
Metodologi survei
Survei LSI bertajuk Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada 2–9 Juli 2026. Survei melibatkan 800 responden dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara terlatih. Quality control dilakukan secara acak terhadap 20% dari total sampel dengan mendatangi kembali responden terpilih. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan kesalahan yang berarti.
