Perubahan iklim, persaingan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatnya tuntutan pembangunan ekonomi hijau mendorong banyak negara Eropa menempatkan perencanaan tata ruang laut atau marine spatial planning (MSP) sebagai instrumen strategis. Melalui MSP, negara-negara berupaya mengelola ruang laut secara lebih terarah untuk mengurangi konflik antar-sektor sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan, mulai dari energi terbarukan, pariwisata, dan transportasi maritim hingga akuakultur serta konservasi ekosistem.
Yunani menjadi salah satu contoh terbaru. Pada April 2025, negara itu mengumumkan Kerangka Perencanaan Tata Ruang Maritim Nasional pertamanya. Dalam kerangka tersebut, Yunani memasukkan sejumlah bidang prioritas, di antaranya pengembangan pariwisata berkelanjutan, perlindungan warisan budaya bawah laut, infrastruktur transportasi maritim, energi angin lepas pantai, akuakultur, serta proyek konektivitas lintas batas. Pemerintah Yunani menekankan tujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi maritim dengan perlindungan lingkungan, sejalan dengan Kesepakatan Hijau Eropa dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Eropa selama ini dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan perencanaan maritim. Sejak awal 2000-an, sejumlah negara seperti Jerman, Norwegia, Belgia, dan Belanda mulai mengadopsi MSP untuk merespons meningkatnya tekanan dari berbagai aktivitas ekonomi di laut.
Langkah penting terjadi pada 2014 ketika Uni Eropa mengeluarkan Direktif 2014/89/EU yang menetapkan kerangka hukum umum bagi perencanaan tata ruang maritim di negara-negara anggota. Direktif ini dipandang sebagai titik balik karena menjadikan MSP sebagai alat tata kelola maritim resmi di tingkat Eropa.
Dalam ketentuan tersebut, perencanaan ruang laut didefinisikan sebagai proses ketika otoritas berwenang menganalisis dan mengatur aktivitas manusia di laut untuk mencapai tujuan ekologis, ekonomi, dan sosial. Dokumen itu juga menekankan perlunya mekanisme tata kelola terpadu mengingat meningkatnya tekanan terhadap ruang laut dari berbagai kepentingan, seperti pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, minyak dan gas, transportasi maritim, perikanan, pariwisata, akuakultur, eksploitasi mineral, dan konservasi ekologi laut.
Secara prinsip, MSP bertujuan mengalokasikan kegiatan ekonomi secara rasional di ruang laut untuk mendorong pertumbuhan, mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya, sekaligus melindungi ekosistem. Berbeda dari pendekatan tradisional yang cenderung memisahkan pengelolaan per sektor, MSP menempatkan laut sebagai ruang yang menghubungkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.
Direktif 2014/89/EU juga mewajibkan penerapan pendekatan berbasis ekosistem agar kegiatan ekonomi tidak melampaui ketahanan lingkungan laut. Selain itu, perhatian diarahkan pada keterkaitan darat-laut, termasuk pembangunan perkotaan pesisir, infrastruktur pelabuhan, erosi pantai, serta dampak perubahan iklim.
Aspek lain yang ditekankan adalah kerja sama lintas batas bagi negara-negara yang berbagi wilayah maritim, melalui pertukaran data, perencanaan terkoordinasi, dan konsultasi publik. Area yang dipertimbangkan dalam MSP mencakup perikanan dan budidaya perikanan, energi terbarukan lepas pantai, transportasi maritim, kawasan lindung, penelitian ilmiah, kabel bawah laut, pariwisata, hingga warisan budaya bawah laut.
Sesuai aturan, negara anggota Uni Eropa harus mentransformasikan arahan tersebut menjadi hukum nasional sebelum September 2016 dan mengembangkan rencana tata ruang maritim sebelum 31 Maret 2021. Meski menyediakan kerangka umum, Uni Eropa tetap memberi ruang bagi masing-masing negara untuk menentukan isi rencana, model pengelolaan, dan prioritas pembangunan. Direktif tersebut juga menegaskan tidak memengaruhi kedaulatan atau penetapan batas maritim berdasarkan UNCLOS.
Dalam praktiknya, penerapan MSP di Eropa bervariasi. Sebuah studi di jurnal Marine Policy mencatat fleksibilitas dalam peraturan Uni Eropa memunculkan beragam model perencanaan maritim, termasuk di negara-negara Nordik seperti Denmark dan Norwegia.
Denmark, misalnya, mengembangkan perencanaan maritim dengan penekanan kuat pada integrasi dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Jerman menonjolkan struktur manajemen administratif dan hukum yang jelas, terutama untuk pengembangan energi angin lepas pantai dan logistik maritim. Sementara Norwegia—meski bukan anggota Uni Eropa dan memiliki tradisi panjang tata kelola kelautan—mengaitkan MSP dengan strategi eksplorasi minyak dan gas, perikanan, serta konservasi Laut Utara, dan dikenal dengan pendekatan berbasis ekosistem yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Para ahli menilai perbedaan tersebut dipengaruhi “budaya perencanaan” tiap negara, termasuk sistem manajemen pemerintahan, tradisi perencanaan wilayah, prioritas pembangunan ekonomi, serta tingkat partisipasi masyarakat.
Namun, tantangan utama tetap ada: menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Meski istilah “pembangunan berkelanjutan” kerap muncul dalam dokumen kebijakan, sejumlah negara disebut masih kesulitan menerjemahkannya menjadi kriteria yang konkret. Studi yang sama juga menyoroti kurangnya kejelasan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan, sehingga kelompok perencana menafsirkannya sesuai prioritas masing-masing—ada yang menekankan pertumbuhan ekonomi kelautan, ada pula yang memprioritaskan konservasi atau keamanan energi. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa MSP dapat lebih berfungsi melegitimasi tujuan ekonomi ketimbang melindungi laut apabila tidak disertai mekanisme pemantauan dan panduan yang jelas.
Di sisi lain, karakter laut yang saling terhubung membuat perencanaan maritim menghadapi tantangan geopolitik lintas batas. Keputusan suatu negara dapat berdampak pada negara tetangga. Perselisihan antara Yunani dan Turki terkait Laut Aegea dan Mediterania Timur disebut sebagai contoh faktor geopolitik yang memengaruhi perencanaan strategis maritim.
Meski demikian, MSP tetap dipandang sebagai fondasi penting bagi pengembangan ekonomi biru Eropa. Dalam strategi Uni Eropa, ruang laut dinilai akan memainkan peran sentral dalam transisi energi, terutama melalui pengembangan energi angin lepas pantai dan hidrogen hijau. Pengalaman Eropa menunjukkan perencanaan tata ruang laut bukan sekadar alat teknis, melainkan strategi tata kelola jangka panjang untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif, mendorong pertumbuhan hijau, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Di luar pembahasan kebijakan Eropa, sejumlah kegiatan terkait lingkungan dan kelautan juga tercantum dalam agenda di Provinsi Nghe An, Vietnam, pada awal Juni 2026. Rangkaian acara tersebut meliputi Forum Nasional tentang Lingkungan dan Iklim pada 5 Juni 2026 pukul 08.00 di Vinpearl Cua Hoi, Bangsal Cua Lo; lokakarya nasional mengenai institusi dan kebijakan untuk mendorong pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan pada 5 Juni 2026 pukul 14.00 di lokasi yang sama; program seni “Laut Vietnam - Perjalanan ke Ruang Hijau” pada 5 Juni 2026 pukul 20.00 di Lapangan Binh Minh; upacara peluncuran nasional dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Hari Samudra Sedunia, Bulan Aksi Lingkungan Hidup, dan Pekan Laut dan Kepulauan Vietnam 2026 pada 6 Juni 2026 pukul 06.00 di Lapangan Binh Minh; serta Pameran Ekonomi Biru - Pertanian dan Lingkungan Berkelanjutan yang berlangsung pada 4–6 Juni 2026 di Lapangan Binh Minh.
