Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 memicu perubahan cepat pada dinamika geopolitik global. Operasi militer yang disebut Operation Epic Fury diikuti serangan balasan dari Teheran dan ancaman penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang menyalurkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Dalam waktu singkat, harga minyak mentah global melonjak dan pasar keuangan bergejolak. Bagi Indonesia, dampak konflik ini tidak datang dalam bentuk serangan fisik, melainkan melalui tekanan ekonomi yang dapat merembet ke nilai tukar, pasar modal, serta beban anggaran akibat kenaikan harga energi.
Tiga jalur dampak utama
Tekanan terhadap ekonomi Indonesia diperkirakan mengalir melalui tiga saluran transmisi: memburuknya sentimen risiko global (risk-off), lonjakan harga minyak, dan gejolak pasar keuangan. Dampak awal sudah tampak di pasar, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan di tengah aksi jual investor asing. Rupiah yang sebelumnya stabil di kisaran Rp16.800 per dolar AS bergerak naik menuju level psikologis Rp17.000.
Faktor energi menjadi perhatian utama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor minyak dan gas (migas) Indonesia dari Timur Tengah pada Januari 2026 masih berjalan normal. Arab Saudi tercatat sebagai pemasok terbesar dengan nilai 267,4 juta dolar AS, disusul Uni Emirat Arab sebesar 200,6 juta dolar AS. Ketergantungan langsung Indonesia pada Iran disebut kecil, namun risiko utama berada pada jalur distribusi. Jika Selat Hormuz terganggu atau ditutup, pasokan dari kawasan Teluk berpotensi ikut terdampak.
Dari sisi fiskal, kenaikan harga minyak berisiko menambah beban subsidi energi. Disebutkan, setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi hingga puluhan triliun rupiah. Pemerintah menilai harga minyak di level 92 dolar AS per barel masih dapat dikelola, namun ketidakpastian meningkat apabila harga menembus 120 dolar AS per barel.
Pemerintah: stabilitas masih terjaga
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan gejolak global belum mengguncang stabilitas keuangan Indonesia. Pemerintah, menurutnya, telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak. Ia menyebut perhitungan pemerintah menunjukkan harga minyak mentah hingga 92 dolar AS per barel masih bisa dikendalikan dalam anggaran.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga menyampaikan hasil stress test Kementerian Keuangan yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan di atas 5 persen, bahkan mendekati 5,4 persen, meski konflik memburuk.
Penopang utama yang disebut pemerintah adalah struktur ekonomi yang bertumpu pada permintaan domestik. Purbaya menyebut kontribusi permintaan domestik mencapai sekitar 90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah tetap berjalan, roda ekonomi dinilai memiliki peredam guncangan yang lebih kuat dibanding negara yang sangat bergantung pada ekspor. Pemerintah juga menyinggung peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai penggerak investasi, sehingga fokus kebijakan dapat diarahkan untuk menjaga konsumsi dan belanja masyarakat.
Langkah antisipasi: energi, penerimaan, dan stabilisasi pasar
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Presiden Prabowo Subianto disebut mengumpulkan para mantan presiden, wakil presiden, dan pimpinan partai politik untuk membahas langkah menghadapi situasi, menandakan isu ini diposisikan sebagai prioritas keamanan nasional.
Dari sisi teknis, strategi yang disiapkan mencakup diversifikasi pasokan energi. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membuka opsi impor minyak dari luar Timur Tengah. PT Pertamina disebut telah memiliki nota kesepahaman dengan perusahaan energi Amerika Serikat seperti Chevron dan ExxonMobil, serta opsi impor dari Rusia juga disebut terbuka.
Strategi berikutnya adalah penguatan penerimaan negara. Purbaya menekankan pentingnya menekan kebocoran pajak dan bea cukai untuk menjaga kesehatan fiskal. Selain itu, stabilisasi pasar juga menjadi fokus, dengan Bank Indonesia diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan dan siap melakukan intervensi ganda di pasar valuta asing dan obligasi untuk menjaga stabilitas rupiah.
Durasi konflik jadi penentu
Durasi perang menjadi variabel kunci dalam menentukan besarnya dampak terhadap Indonesia. Jika konflik berlangsung singkat, dampaknya diproyeksikan terbatas pada gejolak sementara. Dalam skenario ini, IHSG disebut berpotensi terkoreksi sekitar 2–4 persen dan rupiah melemah terbatas tanpa mengganggu target pertumbuhan.
Ada pula potensi peluang ketika investor global melakukan flight to quality. Dalam kondisi tersebut, turunnya imbal hasil obligasi AS dapat membuka peluang arus modal ke Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.
Namun, risiko meningkat jika konflik berkepanjangan. Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS lebih dari sebulan, beban subsidi disebut dapat membengkak sekitar Rp50 triliun hingga Rp80 triliun. Kondisi ini berisiko melebarkan defisit APBN, mendorong inflasi kembali di atas 4 persen, dan menekan daya beli kelas menengah. Dalam skenario sangat ekstrem, pertumbuhan ekonomi juga dapat terancam.
Waspada tanpa panik
Secara umum, ekonomi Indonesia dinilai cukup aman dalam jangka pendek, namun membutuhkan kewaspadaan tinggi untuk jangka menengah. Pemerintah menyatakan telah menyiapkan bantalan kebijakan fiskal dan moneter, sementara perdagangan dan stabilitas keuangan hingga awal Maret 2026 disebut masih terjaga.
Konflik di Timur Tengah memang terjadi jauh dari Indonesia, tetapi dampaknya dapat terasa melalui harga energi, pergerakan pasar modal, nilai tukar, serta perhitungan anggaran negara. Dalam situasi ketidakpastian, tantangan utama adalah menjaga respons kebijakan yang cepat, terkoordinasi, serta komunikasi yang jelas kepada publik.
