HALMAHERA TENGAH — Proses penyaluran bantuan yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Tengah menuai sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima media, relawan yang terlibat dalam distribusi bantuan mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi terkait mekanisme pembayaran, besaran hak yang akan diterima, maupun dasar perhitungan yang digunakan. Situasi itu menimbulkan tanda tanya di kalangan relawan yang telah terlibat langsung dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Selain soal relawan, informasi mengenai total anggaran kegiatan penyaluran bantuan disebut belum terbuka. Hingga kini belum ada penjelasan mengenai besaran anggaran, sumber pendanaan, maupun rincian penggunaannya selama kegiatan berlangsung.
Keluhan juga datang dari warga penerima bantuan. Sejumlah warga mengaku kesulitan saat hendak mengambil bantuan karena gudang logistik BPBD di Desa Moriala disebut tidak lagi dijaga atau dilayani petugas logistik BPBD dalam sekitar tiga hari terakhir. Aktivitas pembagian bantuan disebut hanya dilakukan oleh relawan yang berada di lokasi.
Akibatnya, ketika warga datang untuk memperoleh informasi maupun mengambil bantuan, tidak terdapat petugas BPBD yang dapat memberikan pelayanan atau penjelasan terkait mekanisme penyaluran bantuan yang sedang berjalan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Berdasarkan penelusuran media, anggaran kegiatan penyaluran bantuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp3,2 miliar. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari BPBD mengenai besaran anggaran yang digunakan maupun rincian peruntukannya.
Untuk memperoleh penjelasan, media telah berupaya mengonfirmasi Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Halmahera Tengah terkait sistem pembayaran relawan, keberadaan petugas logistik di gudang bantuan Desa Moriala, serta total anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan.
Sejumlah relawan berharap BPBD Halmahera Tengah dapat segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pembayaran, besaran anggaran, serta pertanggungjawaban kegiatan penyaluran bantuan. Mereka menilai keterbukaan diperlukan untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat dan memastikan proses berjalan akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku.
