KAB. BANDUNG — Peniadaan anggaran publikasi media oleh pemerintah disebut berpotensi menurunkan transparansi informasi publik. Sejumlah keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, kebijakan tersebut dapat membuat masyarakat lebih sulit memantau kebijakan dan kinerja pemerintah.

Selain berdampak pada aspek keterbukaan informasi, penghapusan anggaran publikasi juga dinilai bisa melemahkan industri media lokal. Media daerah disebut berisiko kehilangan salah satu sumber pendapatan utama, sehingga sebagian di antaranya terancam berhenti beroperasi.

Dampak lain yang dikhawatirkan adalah melemahnya sosialisasi kebijakan. Tanpa kerja sama publikasi, program atau imbauan penting dari pemerintah dinilai berpotensi tidak tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Sejumlah pihak juga menyoroti risiko penyalahgunaan kebijakan tersebut. Penghapusan kerja sama media dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi sorotan publik terhadap alokasi anggaran tertentu.

Di sisi lain, terputusnya komunikasi publik melalui kanal media dinilai dapat memengaruhi hubungan pemerintah dan warga. Kondisi ini disebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat karena akses informasi dan komunikasi menjadi terbatas.