Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) ekspor khusus bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Melalui BUMN di bawah Danantara, pemerintah berencana mengatur aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, meliputi batu bara, minyak sawit, serta produk turunan nikel seperti ferro alloy.

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menilai langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola ekspor SDA strategis. Menurutnya, kebijakan ini diarahkan untuk memberantas praktik under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor dan transfer pricing, sekaligus memastikan devisa hasil ekspor masuk ke dalam negeri.

Meski demikian, FINI menyampaikan catatan kritis kepada pemerintah. Arif menekankan pentingnya transparansi dalam penerapan kebijakan tersebut, mengingat hilirisasi nikel merupakan industri yang bergantung pada modal besar dan kontrak jangka panjang. Transparansi dinilai krusial karena berkaitan dengan investasi global.

Pembahasan mengenai tantangan dan peluang bisnis nikel Indonesia turut diulas dalam dialog Serliana Salsabila bersama Arif Perdana Kusumah dalam program Closing Bell, CNBC Indonesia, pada Jumat, 29 Mei 2026.