Pengungkapan empat anggota TNI sebagai terduga pelaku penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dinilai belum menutup persoalan. Justru pada tahap ini, sorotan mengarah pada sejauh mana negara bersedia membuka kebenaran secara terang benderang.

TNI telah menyampaikan identitas para terduga pelaku. Namun, publik disebut tidak hanya membutuhkan nama, melainkan juga kejelasan peran masing-masing, rantai komando, serta motif di balik aksi penyiraman air keras yang dipandang sebagai kejahatan serius terhadap aktivis sipil.

Kasus ini dinilai tidak bisa diperlakukan sebagai tindak kriminal biasa. Ketika aparat negara diduga terlibat, yang dipertaruhkan bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi serta komitmen negara pada prinsip demokrasi.

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah peristiwa ini murni tindakan individual atau terkait sesuatu yang lebih besar. Karena itu, transparansi disebut menjadi kunci agar proses hukum tidak dipersepsikan sekadar formalitas, melainkan benar-benar mengarah pada keadilan.

Dalam konteks penanganan kekerasan terhadap aktivis yang kerap menyisakan tanda tanya, kasus ini dipandang sebagai ujian bagi pemerintah: membuka seluruh fakta secara jelas atau kembali terjebak pada pola penanganan yang dinilai setengah terbuka.

Pada akhirnya, yang diuji bukan hanya keberanian mengungkap pelaku, melainkan juga keberanian mengungkap kebenaran di balik penyerangan tersebut.