MANADO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional tengah menjadi sorotan publik. Di tengah besarnya anggaran yang digunakan, pelibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif dinilai krusial untuk menjaga transparansi, memastikan program tepat sasaran, dan menjaga kualitas layanan.
Mekanisme pengawasan partisipatif dipandang sebagai upaya menyeimbangkan kebijakan publik. Dengan melibatkan elemen masyarakat seperti organisasi pemuda atau mahasiswa, pemerintah tidak hanya bertumpu pada pengawasan internal, tetapi juga memperoleh informasi lapangan yang lebih terbuka dan independen.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan pada tingkat Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG). Pengamat Kebijakan Publik, R Saddam Al-Jihad, menilai ruang kritik dari masyarakat perlu dipandang sebagai bagian penting dalam perbaikan kebijakan ke depan.
“Harus ada pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk mengawasi program ini. Bagus banget kalau Badan Gizi Nasional membuka ruang kolaboratif itu sehingga ada kontroling yang independen, bukan hanya dari internal negara,” ujar Saddam dalam diskusi BGN Talks, Sabtu, 9 Mei 2026.
Menurut Saddam, keterlibatan masyarakat juga dapat membantu pemerintah mendeteksi persoalan lebih dini. Jika ditemukan ketidaksesuaian standar pada dapur atau menu makanan, pemerintah dapat segera melakukan evaluasi.
“Negara tidak boleh ragu untuk melakukan suspend jika ditemukan SPPG yang makanannya tidak sesuai standar. Pemerintah sekarang sudah di jalur yang tepat untuk mendengar kritik masyarakat guna melakukan kebijakan evaluatif,” kata Saddam.
