Jakarta — Pengamat Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Satria Aji Imawan menilai transparansi dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak selalu berarti membuka seluruh informasi investasi kepada publik. Menurut dia, yang lebih utama adalah membangun sistem pelaporan dan audit yang relevan agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
“Sebenarnya, transparansi itu tidak lantas membuka semuanya, melainkan membangun pelaporan audit yang relevan dengan publik dan menimbulkan ketentraman. Jadi saya pikir itu yang lebih utama ketimbang semua dibuka kepada publik,” kata Satria dalam keterangannya, dikutip Jumat, 12 Juni 2026.
Satria menjelaskan, legitimasi lembaga investasi negara umumnya dibangun melalui tata kelola yang memperoleh perhatian dan kepercayaan publik. Karena itu, kepatuhan pada standar internasional dinilai perlu disertai pertanggungjawaban atas dana yang dikelola, terutama karena dana tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Legitimasi itu dibangun melalui hal-hal yang mendapat atensi publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang kemudian berhubungan langsung dengan publik. Memang kepatuhan harus dibangun melalui standar internasional, tapi lebih penting adalah dibangun melalui dana yang dikelola oleh Danantara yang dibayarkan oleh publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya fondasi laporan keuangan dan tata kelola (governance) yang kuat di Danantara. Menurutnya, lembaga ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.
“Penting juga membangun fondasi laporan keuangan dan governance yang kuat dari Danantara karena melibatkan banyak aktor di berbagai lini, bahkan tidak hanya di level nasional, tapi juga di level internasional. Sehingga, saya pikir fondasi governance dan kesepakatan tata kelola yang dibangun itu lebih penting,” kata Satria.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan Danantara memiliki kompleksitas tersendiri karena merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaannya.
Dony menyebut Danantara saat ini tengah melakukan pembenahan besar-besaran, termasuk pembersihan buku keuangan BUMN sebagai fondasi laporan keuangan Danantara. Langkah itu mencakup proses impairment atau penurunan nilai aset bermasalah yang nilainya disebut mencapai Rp100 triliun.
“Laporan keuangan Danantara itu adalah konsolidasi daripada laporan seluruh BUMN. Nah kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan BUMN dan ada beberapa BUMN yang belum selesai,” ujar Dony di Jakarta.
Menurut Dony, pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya keterbukaan lembaga terkait tata kelola perusahaan pelat merah ke depan.
