Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyoroti pola komunikasi publik pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, khususnya terkait mitigasi dampak konflik geopolitik terhadap ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia menilai informasi yang disampaikan kerap tidak transparan sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurut Fahmy, ketidakpastian informasi yang beredar berisiko menimbulkan dampak psikologis negatif bagi konsumen. Ia juga menilai keterangan dari otoritas terkait status harga energi sering disampaikan secara setengah-setengah dan tidak menyentuh akar permasalahan.

“Nah, saya kira komunikasi publik dari pemerintah itu menurut saya amat buruk gitu ya. Jadi selama ini tidak memberikan apa keterangan secara utuh dan benar gitu ya,” ujar Fahmy saat dihubungi, baru-baru ini.

Fahmy memperingatkan, penjelasan yang tidak jelas dapat memicu spekulasi di masyarakat dan dinilai berbahaya bagi stabilitas pasar. Jika tidak segera diperbaiki, ia mengkhawatirkan masyarakat dapat terdorong melakukan tindakan impulsif, termasuk panic buying seperti yang terjadi belakangan ini.

“Ini bahaya gitu ya, itu bisa mendorong justru adanya panic buying tadi, karena penjelasan pemerintah tidak begitu jelas dan tidak komprehensif gitu ya. Jadi memang harus diperbaiki tadi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah tadi, gitu ya,” katanya.