Pengamat Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Satria Aji Imawan, mengingatkan bahwa transparansi pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak selalu berarti membuka seluruh informasi investasi kepada publik. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah membangun sistem pelaporan dan audit yang relevan serta mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
“Sebenarnya, transparansi itu tidak lantas membuka semuanya, tetapi membangun pelaporan audit yang relevan dengan publik dan menimbulkan ketentraman. Jadi, saya pikir itu yang lebih utama ketimbang semua dibuka kepada publik,” kata Satria saat diwawancara melalui saluran telepon di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Satria menilai legitimasi lembaga investasi negara umumnya dibangun melalui tata kelola yang mendapat perhatian dan kepercayaan publik. Karena itu, ia menyebut kepatuhan pada standar internasional perlu dibarengi pertanggungjawaban atas dana yang dikelola untuk kepentingan masyarakat.
“Legitimasi itu dibangun melalui hal-hal yang mendapat atensi publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang kemudian berhubungan langsung dengan publik. Memang kepatuhan harus dibangun melalui standar internasional, tapi lebih penting adalah dibangun melalui dana yang dikelola oleh Danantara yang dibayarkan oleh publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun fondasi laporan keuangan dan tata kelola yang kuat, mengingat Danantara melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Penting juga membangun fondasi laporan keuangan dan governance yang kuat dari Danantara karena melibatkan banyak aktor di berbagai lini, bahkan tidak hanya di level nasional, tapi juga di level internasional. Sehingga, saya pikir fondasi governance dan kesepakatan tata kelola yang dibangun itu lebih penting,” kata Satria.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan proses penyusunan laporan keuangan Danantara memiliki kompleksitas tersendiri karena merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaannya.
Dony mengatakan, Danantara saat ini melakukan pembenahan besar-besaran, termasuk pembersihan buku keuangan BUMN sebagai fondasi laporan keuangan Danantara. Langkah tersebut mencakup proses impairment atau penurunan nilai aset bermasalah dengan nilai mencapai Rp100 triliun.
“Laporan keuangan Danantara itu adalah konsolidasi daripada laporan seluruh BUMN. Nah, kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan BUMN dan ada beberapa BUMN yang belum selesai,” ujar Dony di Jakarta.
Menurut Dony, pembenahan itu merupakan bentuk keterbukaan lembaga terhadap tata kelola perusahaan pelat merah ke depan. “Ini bentuk daripada transparansi dan komitmen kita semua bahwa BUMN ke depan harus dikelola secara transparan,” pungkasnya.
