Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari beserta jajarannya belum mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan publik yang kritis. Menurutnya, gaya komunikasi yang digunakan justru kerap memunculkan polemik dan berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah.
Hendri mengatakan pendekatan komunikasi yang dilakukan Qodari tidak memberikan keuntungan bagi penyampaian kebijakan pemerintah. Ia menilai gaya komunikasi yang agresif justru memperluas ruang kritik, termasuk dari kelompok yang sejak awal berseberangan dengan pemerintah.
“Gaya komunikasi yg agresif Qodari tidak memberikan keuntungan apapun terhadap kebijakan pemerintah melainkan malah jadi bumerang buat presiden,” kata Hendri saat dihubungi Akurat.co, Minggu (19/7/2026).
Ia juga menilai komunikasi yang dibangun Qodari lebih terlihat sebagai upaya mempertahankan posisi dan jabatannya ketimbang menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, menurut Hendri, pola komunikasi yang cenderung defensif tidak memberikan manfaat bagi pemerintah maupun pembangunan.
“Yang disampaikan Qodari tidak membawa manfaat untuk pemerintah dan pembangunan. Karena counter-counter pesan komunikasi yang disampaikan itu lebih terdengar sebagai pesan komunikasi yang mempertahankan jabatannya,” ucapnya.
“Dia lagi defense jabatannya, bukan lagi menjelaskan kira-kira program pemerintah, masukan kritis itu seperti apa,” tambah Hendri.
Hendri turut menyoroti pernyataan Qodari yang meminta masyarakat menyampaikan kritik dengan menggunakan data. Ia menilai cara tersebut kurang tepat karena masyarakat menyampaikan kritik berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kan dia kebanyakan defense. Salah satunya dan terlihat pada acara TV kan, ‘baca pakai data dong, kalau enggak pakai data jangan ngomong.’ Itu kan defense. Seperti yang disampaikan Fatimah, apa yang disampaikan itu yang dirasakan Fatimah. Tapi Qodari meresponsnya karena untuk mempertahankan jabatan, jadi defense dengan kata-kata klasik data,” jelas Hendri.
Menurut Hendri, pemerintah dan masyarakat memiliki posisi yang berbeda dalam menyampaikan pandangan. Pemerintah, kata dia, memiliki data, sementara masyarakat berbicara berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan.
Karena itu, ia menegaskan masyarakat tidak semestinya dibebani kewajiban menyajikan data ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah.
“Harusnya enggak bisa gitu, yang punya data kan pemerintah. Rakyat memberikan masukan kritis enggak perlu pakai data, tapi pakai rasa. Dan rasa nilainya lebih tinggi dibanding data. Ya rakyat sehari-hari hidup di lingkungannya kan pakai rasa, enggak perlu pakai data. Kan yang punya data pemerintah, masa rakyat disuruh bawa-bawa data,” tegasnya.
