JAKARTA — Gaya komunikasi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menuai sorotan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai pola komunikasi yang dibangun Qodari berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dedi menilai cara Qodari berkomunikasi memunculkan kesan lebih menyerupai juru bicara pribadi ketimbang representasi pemerintah yang mengedepankan kepentingan publik. Ia menyebut kondisi tersebut dapat berisiko terhadap nama baik pemerintah.
Menurut Dedi, komunikasi pemerintah seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjelaskan berbagai kebijakan. Namun, ia menilai fungsi itu belum dijalankan secara optimal. Dedi juga mendorong adanya evaluasi terhadap komunikasi pemerintah yang berjalan saat ini.
Dedi mengingatkan, apabila Qodari tetap menjadi wajah komunikasi pemerintah tanpa evaluasi, kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun pemerintah berpotensi terus menurun. Ia menambahkan, kualitas komunikasi pemerintah perlu menjadi perhatian serius karena tingkat kepercayaan publik dapat berdampak pada dinamika politik, termasuk pemilu mendatang.
Sebagai pembanding, Dedi menilai Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu membangun komunikasi pemerintahan yang lebih efektif. Salah satu faktor yang disebut mendukung adalah keberadaan satu juru bicara pemerintah yang menjadi rujukan utama publik, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai pihak yang mewakili suara pemerintah.
